24 February 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2026. Pasalnya data terakhir yang dirilis Pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 atau tiga tahun silam. Ketua ALI Mahendra Rianto menyampaikan, kinerja biaya logistik sudah harus diperbarui untuk melihat kondisi terkini, apakah turun atau justru naik. Dirinya mengusulkan agar informasi ini dapat dirilis setiap dua tahun sekali, bersamaan dengan rilis Logistic Performance Index (LPI) milik Bank Dunia. “Kami usulkan periodenya 2 tahun sekali supaya bisa counter LPI-nya World Bank yang perspektif dan scope-nya berbeda,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026). Menurutnya, metode penghitungan biaya logistik versi Indonesia—Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)—lebih mengarah kepada indikator rantai pasok dan logistik. Adapun Bappenas bersama BPS merilis ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari PDB. Masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina  yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Bappenas maupun BPS terpantau belum merilis angka ini lagi, begitu pula dengan Bank Dunia yang merilis LPI terakhir pada 2023. Skor LPI Indonesia 3 dan berada di peringkat 61, sementara Singapura memiliki skor 4,3 dan berada di posisi 1. Sementara dalam Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 yang ALI rilis, kondisi biaya logistik tinggi menjadi tantangan dan terdampak kondisi geopolitik global dan ekonomi domestik. Misalnya, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo global, ditambah fluktuasi harga bahan bakar membebani biaya operasional logistik. Mahendra melihat terdapat sejumlah penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Mulai dari paradoks tingginya biaya di tengah pertumbuhan industri, sering kali oleh inefisiensi operasional dan ketergantungan pada moda transportasi konvensional. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi barang ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyebabkan biaya logistik domestik ke wilayah Timur Indonesia tetap mahal. Bukan hanya itu, tarif tol dinilai membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik. Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol. Penyebabnya, yakni meningkatnya biaya perawatan rutin (suku cadang cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan, tidak sebanding dengan biaya tersebut. “Ekspektasi peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi adalah berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi,” tuturnya.   Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20260223/98/1954914/ali-minta-pemerintah-ukur-biaya-logistik-nasional-2026-proyeksi-turun

👁️ 7 kali

23 February 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memprediksi sektor rantai pasok atau supply chain dan logistik mampu tumbuh hingga 8% pada 2026 di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik serta biaya yang tinggi. Kehadiran program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sejumlah faktor pendorong pertumbuhan. Ketua ALI Mahendra Rianto mengungkapkan sektor industri rantai pasok dan logistik pada 2026 optimistis akan mengalami pertumbuhan positif, berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan berfokus kepada konsumsi domestik   “Skenario yang mungkin terjadi adalah skenario subjektif moderat, yaitu tumbuh mencapai 6%–8%,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/2/2026). Untuk tetap bertahan, perusahaan logistik Indonesia diprediksi akan lebih selektif dalam ekspansi, fokus pada efisiensi biaya, dan diversifikasi pemasok/rute untuk memitigasi risiko global. Mahendra melihat pertumbuhan logistik nasional masih akan ditopang oleh tiga kontributor utama, yakni peran e-commerce, industri pengolahan dan cold chain, serta third party logistics (TPL), terlebih di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, dirinya melihat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai berfungsi sebagai hub logistik Indonesia Tengah-Timur, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih diprediksi turut serta menopang pertumbuhan sektor ini. Dalam laporan Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 milik ALI, MBG menjadi penggerak ekonomi dan modernisasi supply chain dan logistik pangan. Program ini menuntut ketepatan waktu, mutu, dan keamanan pangan yang membuat forecasting, traceability, dan cold chain sebagai kebutuhan wajib.   “Dengan desain SCM [supply chain management] yang tepat, MBG bertransformasi dari beban fiskal menjadi mesin penguatan rantai pasok nasional,” tuturnya. Dari kacamata ALI, Kopdes Merah Putih pun mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah dan daya tawar petani. Meski demikian, ALI masih mengharapkan peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi (sekitar 14,29% dari PDB pada 2023).   Menurut Mahendra, pemerintah perlu berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,78% year on year (YoY). Utamanya karena adanya peningkatan aktivitas pengiriman barang baik domestik maupun luar negeri. Untuk diketahui pula, transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, setelah jasa lainnya (9,93% YoY) dan jasa perusahaan (9,10%).   Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/read/20260222/98/1954725/efek-mbg-dan-kopdes-merah-putih-sektor-logistik-diramal-tumbuh-8    

👁️ 12 kali

09 February 2026

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai biaya logistik nasional yang masih tinggi menjadi tantangan struktural yang terus membebani daya saing industri. Salah satu indikator utamanya adalah porsi biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 14,29% pada 2023, jauh di atas negara-negara pesaing di kawasan. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menyampaikan, persoalan tingginya biaya logistik tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dari hulu ke hilir rantai pasok, termasuk aspek perpajakan yang melekat di setiap tahapan transportasi. “Kalau kita sepakat pemerintah ingin membuat daya saing Indonesia dengan menurunkan biaya logistik, itu harus dilihat secara holistik, secara rantai pasok. Karena transportasi itu mulai dari first mile, yaitu raw material, kemudian mid mile sampai distribusi ke seluruh Indonesia, dan last mile sampai ke konsumennya. Itu semua mengandung transportasi, dan itu semua mengandung pajak,” ujar Mahendra usai agenda Industri & Media Gathering ALI: Outlook Industri Logistik 2026, pada Kamis (5/2/2026). Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan paradoks tersendiri, terutama bagi perusahaan logistik terintegrasi yang menangani proses dari hulu hingga hilir. Beban pajak yang muncul berlapis justru berpotensi membuat biaya logistik semakin mahal. Mahendra menegaskan, industri logistik membutuhkan insentif fiskal yang konkret dari pemerintah agar biaya logistik dapat ditekan dan menjadi lebih kompetitif. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengaturan pajak jasa logistik, seperti PPN yang bersifat final atau tarif pajak yang lebih rendah. “Kalau terkait insentif pajak sendiri, yang dibutuhkan seperti apa? Banyak kan, pajak dari jasa logistik itu PPN tentunya ada. Kalau bisa dibuat final, atau bahkan dikasih insentif 1%. Kemudian PPh, seperti itu,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga menaruh harapan besar pada peran pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sistem logistik nasional. Mahendra menilai, dibutuhkan satu lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melihat persoalan logistik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok berskala nasional, mulai dari sourcing bahan baku hingga distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, ALI juga mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap PDB pada 2026, agar dampak perbaikan kebijakan dapat terpantau secara periodik. Selain insentif fiskal, ekspektasi industri terhadap pemerintah juga mencakup transformasi digital, perbaikan infrastruktur, serta harmonisasi regulasi yang berkelanjutan dan melampaui satu periode pemerintahan.   Sumber: https://amp.kontan.co.id/news/ali-dorong-insentif-pajak-untuk-tekan-biaya-logistik-nasional  

👁️ 51 kali