Strategi Kemendag Raih Target Biaya Logistik Turun jadi 12% pada 2029
Agustina Melani
Liputan6.com
2025-11-05
Liputan6.com, Jakarta - Rasio biaya logistik nasional ditargetkan turun menjadi 12% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2029. Lalu biaya logistik nasional ditargetkan merosot menjadi 8%. Langkah ini sebagai upaya naikkan daya saing dan menekan harga produk lokal supaya lebih terjangkau di pasar domestik dan global.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan, seperti dikutip dari Antara, ditulis Rabu (5/11/2025).
Ia menuturkan, efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama memperkuat struktur biaya produksi nasional.
Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di level 14,29% terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio di negara-negara maju yang berada pada kisaran 8–10%.
"Kami baru mau akan menargetkan dari 14,29% menjadi 12% di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8%,” kata Iqbal Shoffan Shofwan.
Ia menuturkan, penurunan bertahap hingga 8 persen pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi.
Iqbal menilai, tantangan utama Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India.
"Salah satu tantangan pemasaran produk buatan Indonesia adalah affordable cost (harga yang terjangkau), karena berbicara harga yang terjangkau sangat kompleks, materialnya bagaimana, kemudian penggunaan teknologinya seperti apa, misalnya kita bandingkan dengan Vietnam, dengan India, itu kayaknya kita masih di bawah,” kata Iqbal.
Langkah Kemendag
Untuk mencapai target efisiensi tersebut, Kemendag telah menempuh langkah-langkah konkret, salah satunya melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau.
Selain itu, pemerintah juga membangun digitalisasi sistem distribusi antarpulau yang memungkinkan pelaku usaha hanya melakukan satu kali input data untuk seluruh proses pengiriman barang, mulai dari manifes muatan hingga instruksi pengapalan.
"Setiap pelaku usaha itu cukup memasukkan satu input saja, kemudian itu bisa digunakan mulai dari masuk pelabuhan, (penerbitan) shipping instruction, dan segala macam. Jadi lebih efisien,” ujar Iqbal.
Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan integrasi sistem transportasi darat dan laut, serta pengumpulan data muatan yang lebih detail dan akurat.
“Kami menginginkan barang-barang yang dibawa, yang bergerak itu dari Sumatera ke Jawa misalnya, itu tidak hanya tercatat berat truknya berapa, tapi juga apa yang dibawa, jumlahnya berapa, dan ke mana (tujuan pengirimannya),” ujar dia.
Pengusaha Buka-bukaan Penyebab Biaya Logistik Indonesia Mahal
Sebelumnya, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) membongkar sejumlah komponen yang membuat biaya logistik di Indonesia masih mahal. Beberapa komponen itu selalu dipungut dalam setiap lini rantai pasok domestik.
Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan, seharusnya serius menggarap transportasi laut. Namun, kenyataannya, masih terlalu berfokus pada angkutan darat.
"Biaya logistik tadi sudah disampaikan, bahwa ternyata strukturnya adalah karena Indonesia kepulauan, maka biaya terbenar adalah transportasi 39-40 persen itu transportasi. Nah kalau mau kita efisiensikan Ayo kita bahas masalah transportasi ini mana yang paling efisien," ungkap Mahendra di Jakarta, dikutip Jumat (24/1/2025).
Melihat dari pandangan rantai pasok, dari first mile hingga last mile, menjadi komponen biaya logistik. Misalnya, ketika produsen menyimpan bahan baku di pelabuhan usai pengiriman, ini menimbulkan biaya.
Penyebab Lain Biaya Logistik Mahal
"Kalau kita sebagai produsen keep raw material, di pelabuhan 3 hari, raw material itu kena biaya charge, storage charge, belum lagi demurage kalau itu breakbound kalau itu kontainer, belum lagi detention cost, itu menjadi bebannya importir," bebernya.
Tak berhenti di situ, ada biaya lagi hasil produksi memerlukan ruang penyimpanan saat proses distribusi. Pada titik ini, produsen bahkan harus merogoh kocek kembali sekitar 8-10 persen untuk biaya yang disebut inventory carrying cost.
"Kemudian warehouse cost, penyimpanan raw material warehouse, sementara industri-industri sekarang meng-outsource warehouse sewa third party logistic, cost, distribution center, sewa gudang, cost. Yang terakhir biaya admin dan IT Itu sekitar 3-5 persen, itula persentase yang bisa kita lakukan," urainya.
Sumber Berita :
https://www.liputan6.com/bisnis/read/6203548/strategi-kemendag-raih-target-biaya-logistik-turun-jadi-12-pada-2029?page=4Berita Terbaru
Asosiasi Logistik Nilai Belum Ada Alasan Naikkan Ongkir dan Biaya Layanan
2026-05-07
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai, belum ada alasan kuat bagi platform digital maupun aplikator logistik untuk menaikkan tarif layanan dan ongkos kirim di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merespons keluhan pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik dan biaya layanan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop yang mulai berlaku sejak Mei 2026. Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, seluruh pelaku dalam ekosistem logistik dan perdagangan digital seharusnya mengedepankan prinsip bertahan bersama, bukan mengambil keuntungan sepihak di tengah tekanan ekonomi saat ini. “Dalam situasi yang lagi susah begini, jangan mengambil manfaat, mengambil untung. Jadi kalau kita mau sama-sama, ayo sama-sama. Jangan mau menang sendiri,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Menurut Mahendra, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan biaya logistik adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite, sehingga biaya operasional logistik relatif stabil. “Sebetulnya nggak ada poin untuk bisa menaikkan harga dalam situasi seperti ini. Karena titik utamanya yang menyebabkan biaya logistik naik adalah dari BBM,” katanya. Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40% hingga 50% dari total biaya operasional transportasi logistik. Oleh karena itu, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tarif logistik tetap stabil. “Solar yang sekarang kan Rp 6.800, itu kita minta dipertahankan pemerintah kabulkan. Kedua pertalite. Pertamax juga dipertahankan. Jadi cukup itu. Kita pun di jasa logistik, tarif-tarif nggak kita adjust, karena memang nggak naik bahan bakarnya,” ujarnya. Mahendra juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait komisi aplikator yang dibatasi maksimal 8%. Menurut dia, jika kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, maka beban biaya terhadap UMKM maupun konsumen dapat ditekan. “Kalau itu bisa kita jaga, apalagi komisi dari aplikator diturunin menjadi 8%, kan sebetulnya aman. Jadi UMKM berdagang tidak terbebani untuk beban angkut ke customer maupun ke aplikator,” katanya. ALI menilai kenaikan ongkos kirim berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan penjualan UMKM di platform digital. Jika ongkir meningkat, konsumen berpotensi menunda pembelian sehingga permintaan terhadap produk UMKM ikut tertekan. “Kalau nggak nanti orang mau beli barang tapi transportnya tinggi. Jadi orang nggak beli. Sehingga UMKM yang berdagang di situ pun juga jadi terdampak,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga mendorong percepatan transisi kendaraan logistik menuju electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Langkah tersebut dinilai dapat menekan konsumsi BBM impor sekaligus menurunkan biaya operasional logistik dalam jangka panjang. Mahendra mengatakan pemerintah perlu mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kebijakan, penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), hingga dukungan pembiayaan murah bagi pelaku usaha logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah. Karena ujung-ujungnya secara makro pemerintah akan mengurangi belanja BBM,” ujarnya. Ia menambahkan, kondisi geopolitik global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di sektor logistik. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 57 kali
Pengusaha Logistik Siap Beralih ke Kendaraan Listrik, Asal Ekosistem Didukung
2026-05-07
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia menilai pelaku usaha logistik mulai siap beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Namun, percepatan transisi dinilai tetap membutuhkan dukungan ekosistem dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia sehingga peralihan ke kendaraan listrik akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya dan penghematan fiskal negara. “Kita mengusulkan untuk pemerintah mempercepat perkembangan electric vehicle untuk last mile delivery,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Mahendra menjelaskan, penggunaan EV dinilai paling realistis diterapkan lebih dulu pada layanan last mile delivery karena jarak tempuh operasional harian kendaraan relatif terbatas, sekitar 150–200 kilometer per hari. “Last mile delivery itu jarak tempuhnya sekitar 150–200 km per hari. Jadi untuk last mile delivery jarak kekuatan baterai 150–200 cukup,” katanya. Meski demikian, ia mengakui kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) memang mulai bertambah, terutama di wilayah Jabodetabek, tetapi masih belum memadai untuk mendukung operasional logistik secara luas. “SPKLU di Jabodetabek ini sudah banyak. Cuman kurang banyak,” ujarnya. Karena itu, ALI meminta pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyebaran SPKLU fast charging hingga dukungan terhadap pool kendaraan logistik. Mahendra menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan logistik, melainkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara. “Nah ini mustinya infrastrukturnya ditanggung oleh PLN. Jadi ekosistemnya terbentuk,” katanya. Selain infrastruktur, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pembiayaan murah untuk mempercepat migrasi armada ke kendaraan listrik. Menurut ALI, pemerintah dapat menggandeng perbankan maupun BUMN keuangan untuk menyediakan kredit khusus bagi industri logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah bekerjasama dengan BI atau Himbara,” ujarnya. Mahendra menambahkan, percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik juga perlu diimbangi dengan pengembangan industri kendaraan niaga listrik dalam negeri, termasuk truk logistik berbasis EV yang saat ini masih terbatas. Ia menilai situasi global dan tingginya ketergantungan terhadap BBM fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di sektor logistik nasional. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 42 kali
Kenaikan Biaya Logistik E-Commerce, Ini Dampaknya bagi UMKM dan Seller
2026-05-06
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform e-commerce mulai menaikkan biaya logistik yang ditanggung pedagang (seller) sejak Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kanal digital sebagai sumber utama penjualan. Dari sudut pandang platform, penyesuaian biaya logistik dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan menjelaskan bahwa industri logistik saat ini menghadapi tekanan biaya yang signifikan, mulai dari distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan last-mile delivery. Menurutnya, tekanan tersebut turut dipicu oleh kondisi geopolitik global yang meningkatkan volatilitas harga energi. Dampaknya, rantai pasok global terganggu dan biaya logistik secara keseluruhan mengalami kenaikan. Budi menyebut bahwa besaran kenaikan biaya logistik bervariasi tergantung pada platform, kategori produk, wilayah pengiriman, serta jenis layanan logistik yang digunakan. Oleh karena itu, belum ada angka tunggal yang dapat mewakili seluruh ekosistem e-commerce. Dampaknya terhadap seller pun tidak seragam. Faktor seperti model bisnis, lokasi pengiriman, kategori produk, serta strategi promosi menjadi penentu seberapa besar beban tambahan yang dirasakan pedagang. "Secara umum, yang terjadi saat ini lebih berupa penyesuaian bertahap terhadap struktur subsidi dan biaya layanan," katanya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Strategi Platform Jaga Daya Saing Seller Untuk meredam dampak terhadap seller, platform e-commerce juga melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari promosi yang lebih terukur, optimalisasi teknologi, hingga efisiensi logistik dan kampanye pemasaran guna meningkatkan trafik serta konversi penjualan. "Dari perspektif asosiasi, yang terpenting adalah menjaga komunikasi, transparansi, dan ruang adaptasi bagi seluruh pelaku ekosistem," ujar Budi. Biaya Operasional Kurir Ikut Meningkat Dari sisi perusahaan logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga mengakui adanya tekanan biaya yang meningkat. Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono menjelaskan bahwa lonjakan volume pengiriman e-commerce dalam beberapa tahun terakhir membuat kompleksitas last-mile delivery semakin tinggi. Selain itu, dalam struktur biaya perusahaan kurir, komponen transportasi dan distribusi dapat menyumbang hingga 40%–50% dari total biaya operasional. "Karena itu, perubahan harga BBM dan biaya mobilitas sangat memengaruhi ongkos pengiriman," kata Budiyanto kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan, kenaikan tarif pengiriman domestik saat ini berada di kisaran single digit hingga belasan persen. Untuk wilayah dengan tantangan distribusi lebih tinggi, seperti luar Jawa atau daerah dengan akses logistik terbatas, kenaikannya bisa lebih besar dibandingkan rute utama. Upaya Efisiensi Industri Logistik Meski demikian, perusahaan jasa pengiriman tetap berupaya menjaga keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Sejumlah strategi dilakukan, seperti optimalisasi rute distribusi, pemanfaatan teknologi, konsolidasi pengiriman, hingga otomatisasi proses sortir. Selain itu, pengembangan fulfillment center dan hub regional juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya distribusi. Tak hanya itu, perusahaan kurir masih menyediakan program khusus, skema tarif berbasis volume, serta kerja sama strategis dengan marketplace dan seller UMKM. "Harapannya, penyesuaian tarif yang terjadi tetap berada pada level yang wajar dan tidak menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional," jelas Budiyanto. UMKM Berpotensi Naikkan Harga Jual Dari sisi pelaku usaha, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong seller menaikkan harga jual produk guna menjaga margin keuntungan. Namun demikian, UMKM diperkirakan tidak akan meninggalkan kanal digital sepenuhnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai pelaku usaha akan mengadopsi strategi omnichannel dengan tetap mempertahankan penjualan online sekaligus mengoptimalkan kanal offline. "Dengan adanya kenaikan harga layanan ini, pelaku usaha selain berjualan online juga akan mengoptimalkan penjualan offline. Namun, tidak sepenuhnya meninggalkan kanal digital, terutama di era digitalisasi saat ini," kata Edy.
👁️ 50 kali