2026-03-03

Bloomberg Technoz, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengkhawatirkan eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk wilayah udara Iran, berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik nasional hingga 100% apabila berlangsung lebih dari dua pekan. Ketua Umum ALI Mahendra Rianto  menjelaskan, konflik tersebut membuat maskapai penerbangan enggan melintasi jalur udara di atas Iran dan sekitarnya, sehingga berdampak langsung pada pengiriman kargo udara dari Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa. "Kalau dia berkelanjutan lebih dari dua minggu,. biaya logistik naik 50 sampai 100% dibandingkan [tarif di hari] normal,” ujar Mahendra saat dihubungi, Selasa (2/3/2026). Mahendra mengatakan sebagian besar pengiriman logistik yang berasal dari dalam negeri selama ini mengandalkan hub di kawasan Timur Tengah seperti Dubai dan Qatar. Namun, akibat situasi tersebut, seluruh rute yang melewati wilayah itu dihentikan sementara. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada pelanggan ekspor, khususnya dari wilayah Bali yang mayoritas menggunakan jalur udara. “Bali itu lebih udara, udara hold semua, yang ke arah Middle East hold. Bahkan yang ke Moskow ya lewat Bali, itu pun di-hold,” tutur dia. Untuk menghindari wilayah Timur Tengah dan Iran, pelaku logistik kini mencari rute alternatif melalui Singapura dan Thailand sebagai hub. Namun, Mahendra mengakui biaya pengiriman otomatis akan menjadi lebih mahal. Apalagi, gangguan  juga turut dirasakan oleh jalur laut akibat penutupan Selat Hormuz. Hal ini, kata dia, akan turut berpotensi membuat tekanan tambahan dari sektor energi. Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM dinilai berisiko menghadapi kenaikan biaya logistik apabila terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi. "Yang kita khawatirkan nanti ini pemerintah akan menaikkan harga BBM untuk logistik yang bersubsidi,” kata dia. "Kita berharap pemerintah lebih bijak melihat itu." Sejak awal konflik memanas pada Sabtu pekan lalu, konflik semakin tak terbendung dan membuat ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi. Melansir Bloomberg News, Komando Pusat AS (Centcom) mengatakan militer menyerang lebih dari 1.000 target di Iran, termasuk fasilitas komando dan kendali Korps Garda Revolusi Islam, pertahanan udara, situs peluncuran rudal dan drone, serta pangkalan udara militer. 48 pemimpin Iran tewas "dalam satu serangan" dan AS tahu berapa banyak target yang tersisa, kata Trump kepada reporter Fox News Jacqui Heinrich, yang mengunggah komentarnya di X. Sementara itu, tiga anggota militer AS tewas dan lima "luka parah" selama operasi melawan Republik Islam, kata Centcom dalam unggahan di X pada Minggu pagi di Washington. Data terbaru pada hari ini menyatakan jumlah korban tewas di Iran akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu telah mencapai sebanyak 555 orang, menurut Kantor Berita Fars. (ain)    

👁️ 16 kali

2026-03-02

Bloomberg Technoz, Jakarta - Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari tidak hanya memicu ketegangan politik. Kondisi ini juga mengguncang salah satu urat nadi terpenting perdagangan energi dunia, yakni Selat Hormuz. Blokade Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas serangan AS-Israel langsung membuat pelaku pasar siaga. Bukan hanya pasar minyak, tetapi juga industri pelayaran global. Tarif sewa kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar (very large crude carrier/VLCC) pun melonjak tajam. Melansir Bloomberg Intelligence, sepanjang tahun ini saja, tarif spot VLCC sudah naik 767% dari level terendahnya pada 6 Januari lalu, dan pada 27 Februari tercatat sekitar US$225.637 per hari, jauh di atas rata-rata titik impas industri yang hanya US$25.000–US$35.000 per hari. Jika ketegangan berlanjut atau terjadi gangguan nyata pada pelayaran, tarif itu berpotensi mendekati rekor 2019 yaitu sebesar US$317.334 per hari. Kenaikan ini bukan tanpa sebab. Sekitar 26% perdagangan minyak mentah dunia dan 20% gas alam cair (LNG) global melintasi jalur sempit ini setiap hari. Secara nilai, arus minyak yang melewatinya mencapai sekitar US$600 miliar per tahun. Artinya, apa pun yang terjadi di sana hampir pasti terasa hingga ke harga BBM, inflasi, dan biaya logistik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara geografis, Selat Hormuz memang tampak cukup lebar, sekitar 34 kilometer di pintu masuk Teluk Persia. Namun jalur pelayaran efektifnya ternyata jauh lebih sempit, hanya sekitar 3 kilometer untuk masing-masing arah. Jalur ini menjadi satu-satunya pintu keluar ekspor minyak dari Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Jika terjadi gangguan, opsi alternatifnya juga sangat terbatas. Bagi operator kapal tanker, ini berarti lonjakan laba jangka pendek. Namun bagi konsumen energi global, kenaikan harga ini jadi alarm lonjakan biaya operasional yang dapat menekan margin. Mengapa demikian? Sebab, biaya pengiriman adalah salah satu komponen harga akhir energi. Jika ongkos sewa kapal melonjak, harga minyak mentah cenderung ikut terdorong naik. Dan ketika harga minyak naik, dampaknya berantai: biaya transportasi meningkat, harga pangan bisa terdorong, dan tekanan inflasi menguat. Masalahnya, tidak mudah mencari jalur pengganti Selat Hormuz. Memang ada jaringan pipa di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang bisa mengalihkan sebagian pasokan minyak tanpa melewati selat tersebut. Namun kapasitas tambahan yang bisa dialihkan melewati kawasan itu pun terbatas. “Jaringan pipa yang tersedia pun kapasitasnya terbatas. Tambahan aliran yang bisa dialihkan tanpa melewati Selat Hormuz hanya sekitar 2,6 juta barel per hari, atau menurut estimasi US Energy Information Administration, setara dengan sekitar 13% saja dari total volume minyak yang biasa melintas di kawasan tersebut,” sebut Audrey Childe-Freeman Analis Bloomberg Intelligence dalam Laporannya, Minggu (1/3/2026). Artinya, sekitar 66% minyak kawasan tersebut tetap tidak bisa menghindari Selat Hormuz. Dengan kata lain, jika terjadi blokade serius, dunia tidak punya banyak ruang manuver. Terlebih saat ini dengan kematian pemimpin Iran Ali Khamenei yang terkonfirmasi, eskalasi perang diproyeksikan akan terus berlanjut. Berkaca dari gangguan pelayaran sebelumnya yang di Laut Merah pada Desember 2023. Saat itu, serangan terhadap kapal dagang memaksa banyak perusahaan pelayaran memutar jalur lebih jauh, meningkatkan waktu tempuh dan biaya. Jika Selat Hormuz, yang perannya jauh lebih besar bagi perdagangan energi, mengalami gangguan serupa, dampaknya bisa lebih luas. Tidak hanya perusahaan tanker yang terdampak. Operator kontainer global pun akan merasakan efeknya, meskipun dalam tingkat yang lebih kecil. Ketidakpastian geopolitik seperti ini selalu meningkatkan premi risiko. Perusahaan asuransi menaikkan tarif, pelayaran memperketat protokol keamanan, dan sebagian operator bahkan menunda atau menghentikan pelayaran sementara melalui kawasan berisiko tinggi. Bagi negara-negara importir energi, termasuk banyak negara Asia, perkembangan di Selat Hormuz menjadi perhatian serius. Stabilitas pasokan energi adalah fondasi pertumbuhan ekonomi. Ketika harga minyak melonjak tajam, ruang fiskal pemerintah menyempit, terutama jika harus menahan kenaikan harga domestik melalui subsidi. Di sisi lain, bank sentral negara-negara, khususnya importir minyak, juga harus lebih waspada terhadap risiko inflasi. Untuk saat ini, dunia pelayaran dan pasar energi agaknya sedang berada dalam mode siaga. Tarif kapal melonjak, risiko meningkat, dan para pelaku industri menimbang skenario terburuk. Kondisi Selat Hormuz saat ini bisa jadi catatan dunia bahwa di era globalisasi, jalur air yang meski kecil saja di Timur Tengah, bisa menentukan denyut ekonomi global. (dsp)      

👁️ 61 kali

2026-02-23

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2026. Pasalnya data terakhir yang dirilis Pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 atau tiga tahun silam. Ketua ALI Mahendra Rianto menyampaikan, kinerja biaya logistik sudah harus diperbarui untuk melihat kondisi terkini, apakah turun atau justru naik. Dirinya mengusulkan agar informasi ini dapat dirilis setiap dua tahun sekali, bersamaan dengan rilis Logistic Performance Index (LPI) milik Bank Dunia. “Kami usulkan periodenya 2 tahun sekali supaya bisa counter LPI-nya World Bank yang perspektif dan scope-nya berbeda,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026). Menurutnya, metode penghitungan biaya logistik versi Indonesia—Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)—lebih mengarah kepada indikator rantai pasok dan logistik. Adapun Bappenas bersama BPS merilis ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari PDB. Masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina  yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Bappenas maupun BPS terpantau belum merilis angka ini lagi, begitu pula dengan Bank Dunia yang merilis LPI terakhir pada 2023. Skor LPI Indonesia 3 dan berada di peringkat 61, sementara Singapura memiliki skor 4,3 dan berada di posisi 1. Sementara dalam Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 yang ALI rilis, kondisi biaya logistik tinggi menjadi tantangan dan terdampak kondisi geopolitik global dan ekonomi domestik. Misalnya, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo global, ditambah fluktuasi harga bahan bakar membebani biaya operasional logistik. Mahendra melihat terdapat sejumlah penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Mulai dari paradoks tingginya biaya di tengah pertumbuhan industri, sering kali oleh inefisiensi operasional dan ketergantungan pada moda transportasi konvensional. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi barang ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyebabkan biaya logistik domestik ke wilayah Timur Indonesia tetap mahal. Bukan hanya itu, tarif tol dinilai membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik. Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol. Penyebabnya, yakni meningkatnya biaya perawatan rutin (suku cadang cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan, tidak sebanding dengan biaya tersebut. “Ekspektasi peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi adalah berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi,” tuturnya.

👁️ 119 kali