Pemerintah Percepat Penurunan Biaya Logistik Untuk Daya Saing Nasional
Alif Bais Khoiriyah
Beritakini.co.id
2025-11-05
JAKARTA - Pemerintah menargetkan rasio biaya logistik nasional turun menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029, dengan tujuan jangka panjang menurunkannya hingga 8 persen.
Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri sekaligus menekan harga agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun internasional. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menegaskan bahwa efisiensi logistik menjadi kunci utama dalam memperkuat struktur biaya produksi nasional.
Saat ini, biaya logistik Indonesia masih tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap PDB, jauh di atas negara maju yang rata-rata berada di 8–10 persen.
Iqbal menambahkan bahwa tantangan utama berasal dari karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan pemanfaatan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam dan India.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya affordable cost atau harga produk yang terjangkau, karena biaya produksi sangat dipengaruhi bahan baku, efisiensi proses, dan teknologi yang digunakan.
“Kalau dibandingkan dengan Vietnam dan India, kita masih di bawah dalam hal efisiensi dan harga terjangkau,” ucap Iqbal. Penurunan biaya logistik ini juga menjadi fondasi bagi penguatan daya saing produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar global, terutama untuk produk ekspor yang membutuhkan struktur biaya yang lebih kompetitif.
Langkah Konkrit Kemendag Tingkatkan Efisiensi
Untuk mencapai target efisiensi, Kemendag telah menerapkan beberapa langkah strategis, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau.
Peraturan ini mendukung sistem distribusi logistik yang lebih efisien melalui digitalisasi, memungkinkan pelaku usaha cukup memasukkan satu kali input data untuk seluruh proses pengiriman barang. Sistem ini mencakup manifes muatan hingga instruksi pengapalan, sehingga mempercepat arus barang dari pelabuhan ke tujuan akhir.
Selain itu, Kemendag berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan integrasi transportasi darat dan laut serta pengumpulan data muatan yang lebih akurat. Dengan integrasi ini, barang yang bergerak dari Sumatera ke Jawa misalnya, dapat tercatat lengkap mulai dari jenis barang, jumlah, hingga tujuan pengiriman.
Iqbal menekankan bahwa efisiensi tidak hanya soal biaya tetapi juga kecepatan dan akurasi distribusi, sehingga seluruh rantai pasok nasional menjadi lebih kompetitif.
Komponen Biaya Logistik Masih Tinggi
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengungkap sejumlah faktor yang membuat biaya logistik di Indonesia tinggi. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menjelaskan bahwa biaya transportasi masih mendominasi, terutama karena fokus angkutan darat belum optimal untuk negara kepulauan.
Transportasi darat memakan 39–40 persen dari total biaya logistik, sehingga perlu evaluasi efisiensi transportasi laut dan interkoneksi antar pulau.
Selain transportasi, komponen first mile hingga last mile turut memengaruhi biaya, termasuk biaya penyimpanan bahan baku di pelabuhan setelah pengiriman. Proses ini menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar bagi produsen, dan menjadi salah satu faktor utama tingginya biaya logistik nasional.
Mahendra menekankan bahwa penurunan biaya logistik tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga mendukung kelancaran ekspor-impor dan daya saing nasional.
Tantangan Lain dalam Rantai Pasok
Biaya lain yang ikut membebani logistik adalah inventory carrying cost atau biaya penyimpanan barang selama distribusi, yang bisa mencapai 8–10 persen dari nilai produk.
Warehouse cost atau biaya gudang juga memakan porsi signifikan, meskipun banyak industri kini memilih menyewa pihak ketiga sebagai third party logistic. Selain itu, biaya administrasi dan IT menyumbang sekitar 3–5 persen.
Menurut Iqbal, kombinasi perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi menjadi strategi utama untuk menurunkan biaya logistik secara bertahap hingga 12 persen pada 2029, kemudian 8 persen pada 2045.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menekan harga produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaku usaha, mendukung perekonomian nasional, serta mendorong Indonesia menjadi negara dengan logistik yang kompetitif di level global.
Sumber Berita :
https://beritakini.co.id/detail/228429/pemerintah-percepat-penurunan-biaya-logistik-untuk-daya-saing-nasionalBerita Terbaru
Asosiasi Logistik Nilai Belum Ada Alasan Naikkan Ongkir dan Biaya Layanan
2026-05-07
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai, belum ada alasan kuat bagi platform digital maupun aplikator logistik untuk menaikkan tarif layanan dan ongkos kirim di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merespons keluhan pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik dan biaya layanan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop yang mulai berlaku sejak Mei 2026. Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, seluruh pelaku dalam ekosistem logistik dan perdagangan digital seharusnya mengedepankan prinsip bertahan bersama, bukan mengambil keuntungan sepihak di tengah tekanan ekonomi saat ini. “Dalam situasi yang lagi susah begini, jangan mengambil manfaat, mengambil untung. Jadi kalau kita mau sama-sama, ayo sama-sama. Jangan mau menang sendiri,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Menurut Mahendra, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan biaya logistik adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite, sehingga biaya operasional logistik relatif stabil. “Sebetulnya nggak ada poin untuk bisa menaikkan harga dalam situasi seperti ini. Karena titik utamanya yang menyebabkan biaya logistik naik adalah dari BBM,” katanya. Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40% hingga 50% dari total biaya operasional transportasi logistik. Oleh karena itu, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tarif logistik tetap stabil. “Solar yang sekarang kan Rp 6.800, itu kita minta dipertahankan pemerintah kabulkan. Kedua pertalite. Pertamax juga dipertahankan. Jadi cukup itu. Kita pun di jasa logistik, tarif-tarif nggak kita adjust, karena memang nggak naik bahan bakarnya,” ujarnya. Mahendra juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait komisi aplikator yang dibatasi maksimal 8%. Menurut dia, jika kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, maka beban biaya terhadap UMKM maupun konsumen dapat ditekan. “Kalau itu bisa kita jaga, apalagi komisi dari aplikator diturunin menjadi 8%, kan sebetulnya aman. Jadi UMKM berdagang tidak terbebani untuk beban angkut ke customer maupun ke aplikator,” katanya. ALI menilai kenaikan ongkos kirim berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan penjualan UMKM di platform digital. Jika ongkir meningkat, konsumen berpotensi menunda pembelian sehingga permintaan terhadap produk UMKM ikut tertekan. “Kalau nggak nanti orang mau beli barang tapi transportnya tinggi. Jadi orang nggak beli. Sehingga UMKM yang berdagang di situ pun juga jadi terdampak,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga mendorong percepatan transisi kendaraan logistik menuju electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Langkah tersebut dinilai dapat menekan konsumsi BBM impor sekaligus menurunkan biaya operasional logistik dalam jangka panjang. Mahendra mengatakan pemerintah perlu mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kebijakan, penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), hingga dukungan pembiayaan murah bagi pelaku usaha logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah. Karena ujung-ujungnya secara makro pemerintah akan mengurangi belanja BBM,” ujarnya. Ia menambahkan, kondisi geopolitik global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di sektor logistik. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 56 kali
Pengusaha Logistik Siap Beralih ke Kendaraan Listrik, Asal Ekosistem Didukung
2026-05-07
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia menilai pelaku usaha logistik mulai siap beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Namun, percepatan transisi dinilai tetap membutuhkan dukungan ekosistem dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia sehingga peralihan ke kendaraan listrik akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya dan penghematan fiskal negara. “Kita mengusulkan untuk pemerintah mempercepat perkembangan electric vehicle untuk last mile delivery,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Mahendra menjelaskan, penggunaan EV dinilai paling realistis diterapkan lebih dulu pada layanan last mile delivery karena jarak tempuh operasional harian kendaraan relatif terbatas, sekitar 150–200 kilometer per hari. “Last mile delivery itu jarak tempuhnya sekitar 150–200 km per hari. Jadi untuk last mile delivery jarak kekuatan baterai 150–200 cukup,” katanya. Meski demikian, ia mengakui kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) memang mulai bertambah, terutama di wilayah Jabodetabek, tetapi masih belum memadai untuk mendukung operasional logistik secara luas. “SPKLU di Jabodetabek ini sudah banyak. Cuman kurang banyak,” ujarnya. Karena itu, ALI meminta pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyebaran SPKLU fast charging hingga dukungan terhadap pool kendaraan logistik. Mahendra menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan logistik, melainkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara. “Nah ini mustinya infrastrukturnya ditanggung oleh PLN. Jadi ekosistemnya terbentuk,” katanya. Selain infrastruktur, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pembiayaan murah untuk mempercepat migrasi armada ke kendaraan listrik. Menurut ALI, pemerintah dapat menggandeng perbankan maupun BUMN keuangan untuk menyediakan kredit khusus bagi industri logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah bekerjasama dengan BI atau Himbara,” ujarnya. Mahendra menambahkan, percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik juga perlu diimbangi dengan pengembangan industri kendaraan niaga listrik dalam negeri, termasuk truk logistik berbasis EV yang saat ini masih terbatas. Ia menilai situasi global dan tingginya ketergantungan terhadap BBM fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di sektor logistik nasional. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 41 kali
Kenaikan Biaya Logistik E-Commerce, Ini Dampaknya bagi UMKM dan Seller
2026-05-06
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform e-commerce mulai menaikkan biaya logistik yang ditanggung pedagang (seller) sejak Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kanal digital sebagai sumber utama penjualan. Dari sudut pandang platform, penyesuaian biaya logistik dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan menjelaskan bahwa industri logistik saat ini menghadapi tekanan biaya yang signifikan, mulai dari distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan last-mile delivery. Menurutnya, tekanan tersebut turut dipicu oleh kondisi geopolitik global yang meningkatkan volatilitas harga energi. Dampaknya, rantai pasok global terganggu dan biaya logistik secara keseluruhan mengalami kenaikan. Budi menyebut bahwa besaran kenaikan biaya logistik bervariasi tergantung pada platform, kategori produk, wilayah pengiriman, serta jenis layanan logistik yang digunakan. Oleh karena itu, belum ada angka tunggal yang dapat mewakili seluruh ekosistem e-commerce. Dampaknya terhadap seller pun tidak seragam. Faktor seperti model bisnis, lokasi pengiriman, kategori produk, serta strategi promosi menjadi penentu seberapa besar beban tambahan yang dirasakan pedagang. "Secara umum, yang terjadi saat ini lebih berupa penyesuaian bertahap terhadap struktur subsidi dan biaya layanan," katanya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Strategi Platform Jaga Daya Saing Seller Untuk meredam dampak terhadap seller, platform e-commerce juga melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari promosi yang lebih terukur, optimalisasi teknologi, hingga efisiensi logistik dan kampanye pemasaran guna meningkatkan trafik serta konversi penjualan. "Dari perspektif asosiasi, yang terpenting adalah menjaga komunikasi, transparansi, dan ruang adaptasi bagi seluruh pelaku ekosistem," ujar Budi. Biaya Operasional Kurir Ikut Meningkat Dari sisi perusahaan logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga mengakui adanya tekanan biaya yang meningkat. Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono menjelaskan bahwa lonjakan volume pengiriman e-commerce dalam beberapa tahun terakhir membuat kompleksitas last-mile delivery semakin tinggi. Selain itu, dalam struktur biaya perusahaan kurir, komponen transportasi dan distribusi dapat menyumbang hingga 40%–50% dari total biaya operasional. "Karena itu, perubahan harga BBM dan biaya mobilitas sangat memengaruhi ongkos pengiriman," kata Budiyanto kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan, kenaikan tarif pengiriman domestik saat ini berada di kisaran single digit hingga belasan persen. Untuk wilayah dengan tantangan distribusi lebih tinggi, seperti luar Jawa atau daerah dengan akses logistik terbatas, kenaikannya bisa lebih besar dibandingkan rute utama. Upaya Efisiensi Industri Logistik Meski demikian, perusahaan jasa pengiriman tetap berupaya menjaga keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Sejumlah strategi dilakukan, seperti optimalisasi rute distribusi, pemanfaatan teknologi, konsolidasi pengiriman, hingga otomatisasi proses sortir. Selain itu, pengembangan fulfillment center dan hub regional juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya distribusi. Tak hanya itu, perusahaan kurir masih menyediakan program khusus, skema tarif berbasis volume, serta kerja sama strategis dengan marketplace dan seller UMKM. "Harapannya, penyesuaian tarif yang terjadi tetap berada pada level yang wajar dan tidak menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional," jelas Budiyanto. UMKM Berpotensi Naikkan Harga Jual Dari sisi pelaku usaha, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong seller menaikkan harga jual produk guna menjaga margin keuntungan. Namun demikian, UMKM diperkirakan tidak akan meninggalkan kanal digital sepenuhnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai pelaku usaha akan mengadopsi strategi omnichannel dengan tetap mempertahankan penjualan online sekaligus mengoptimalkan kanal offline. "Dengan adanya kenaikan harga layanan ini, pelaku usaha selain berjualan online juga akan mengoptimalkan penjualan offline. Namun, tidak sepenuhnya meninggalkan kanal digital, terutama di era digitalisasi saat ini," kata Edy.
👁️ 47 kali