Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui biaya logistik di Indonesia masih lebih tinggi dibandingakn dengan negara lain.

Untuk menekan biaya logistik itu dan menambah efisiensi dia menyatakan siap berkordinasi dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Terlebih, biaya logistik sangat penting untuk menjalankan program utama Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan dan energi serta hilirisasi.

"Sejauh ini Indonesia sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain. Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujar Erick, Selasa, 29 Oktober 2024.

Integrasi moda

Eric menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," ujar dia.

Selain itu, menjelang liburan akhir tahun 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Artinya, best practise telah kami lakukan, kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil, seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," jelas dia.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN dan Perhubungan telah sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," tutur dia.