KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat yang menolak pengesahan RUU Pilkada tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bisa segera selesai sebelum akhir bulan bulan.

Pasalnya, kemacetan yang disebabkan demontrasi di jalur distribusi akan berdampak pada rantai pasok logistik untuk sejumlah kebutuhan pokok.

"Kami berharap selesai sebelum tanggal 27 Agustus," katanya kepada KONTAN, Kamis (22/8/2024).

Untuk diketahui, 27 Agustus 2024 merupakan waktu pendaftaran bagi calon kepala daerah yang bakal maju di pilkada.

Jika pemerintah dan DPR mengabaikan perlawanan rakyat yang menuntut pihak eksekutif dan legislatif yang semestinya mengakomodir putusan MK dalam revisi UU Pilkada, maka gejolak politik bisa berkepanjangan.

Sementara, pekan keempat bagi industri logistrik sangat krusial karena volume supply chain barang kebutuhan pokok sudah bergerak maksimal menuju konsumen lantaran memasuki tutup buku.

"Jika ada gangguan supply chain ini, maka kebutuhan barang yang harusnya sampai ke konsumen menjadi terhambat juga," jelas Mahendra. 

Meski demikian, Mahendra menyebutkan, ketegangan politik belum mengganggu arus logistik, karena pusat aktivitas massa masih terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau pemerintahan, masih di seputar Istana Negara, kawasan gedung DPR, MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lainnya. Sedangkan di daerah juga masih terpusat di DPRD.

"Tapi jika titik kerumunan massa ini hingga meluas dan menimbulkan kemacetan hingga ke daerah pinggiran, akan terjadi gangguan arus logistik," ungkap Mahendra.