Poros Penghubung Logistik Timur
Nugroho Nafika Kassa
Bisnis Indonesia
2024-01-02
Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 telah merancang sejumlah strategi untuk memacu pembangunan fisik Makassar New Port (MNP) guna memaksimalkan layanan bongkar muat sebagai persiapan menjadi hub bagi Kawasan timur Indonesia.
Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan perluasan area MNP untuk menunjang daya tampung lapangan penumpukan menjadi 2,5 TEUs.
Peningkatan fasilitas itu akan segera diselesaikan dengan menambah panjang dermaga dari 320 meter menjadi 1.600 meter, serta luas lapangan yang juga akan diperbesar dari 39 hektare (ha) menjadi 55 ha.
Upaya ini dipandang bakal memaksimalkan kinerja bongkar muat barang yang akan menjadi layanan terdepan dalam menjadikan MNP sebagai hub.
“Dengan kapasitas yang dimiliki, maka MNP layak menjadi pelabuhan hub di wilayah timur Indonesia dengan mengkonsolidasikan barang dari wilayah barat Indonesia dibongkar dan selanjutnya dimuat kembali untuk pendistribusian di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (31/1).
Saat ini, imbuhnya, aktivitas bongkar muat di MNP masih didominasi oleh komoditas dalam negeri seperti barang campuran dan bongkaran kebutuhan pokok seperti beras dan semen.
Ada juga beberapa komoditas luar negeri untuk diimpor sepert rumput laut dan nikel.
Oleh karena itu, Pelindo pun telah menyusun strategi guna meningkatkan minat para operator pelayaran untuk singgah ke pelabuhan ini.
Strategi itu a.l. penyiapan fasilitas dan infrastruktur yang modern, yaitu peralatan penanganan peti kemas berteknologi tinggi, fasilitas pendukung seperti ruang pengisian bahan bakar, perbaikan dan pemeliharaan, fasilitas pergudangan, hingga akses mudah menuju terminal.
Selain itu modernisasi, layanan komprehensif seperti layanan bongkar muat peti kemas, penimbunan peti kemas, distribusi terintegrasi, fasilitas gudang penyimpanan, penyediaan kontainer, dan lain sebagainya juga telah disiapkan.
“Terminal yang semakin modern dengan pelayanan lengkap diproyeksi akan membuat operator peti kemas lebih tertarik untuk beroperasi di terminal tersebut karena dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan mereka,” katanya.
Bahkan, pihaknya juga tengah merancang tarif dan biaya yang kompetitif untuk memancing masuknya operator. Dalam hal ini, imbuhnya, terminal harus mampu mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya operasional sehingga dapat menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan terminal lainnya.
Enriany mengatakan bahwa strategi selanjutnya adalah peningkatan layanan serta kepuasan pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan keamanan dan keandalan layanan, serta memberikan dukungan teknis yang memadai.
“Dengan meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan, terminal pasti dapat menarik minat operator petikemas untuk menggunakan layanan mereka secara berkelanjutan,” katanya.
PELUANG BARU
Langkah ekspansi itu dinilai bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah yang ada di bagian timur Indonesia, terutama Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan, secara luas pelabuhan baru itu bisa mempengaruhi pergerakan perekonomian nasional.
Ekonom Univesitas Hasanuddin (Unhas) Hamid Paddu menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas MNP yang telah dilakukan jelas akan mendorong turunnya biaya logistik yang dibarengi volume perputaran barang semakin besar.
Hal ini, imbuhnya, tentu akan memacu tumbuhnya industri yang semakin pesat di Sulsel.
Dia menilai bahwa posisi MNP sebagai hub logistik pun diproyeksi akan memperlebar potensi terbukanya direct call atau pelayaran langsung kapal-kapal dari Makassar kebeberapa negara tujuan, sehingga biaya ekspor akan lebih terjangkau yang akan membuat persaingan harga komoditas Sulsel bisa kompetitif.
Jika hal tersebut bisa terwujud dan berjalan secara konsisten, dapat mengekalasi pertumbuhan ekonomi Sulsel hingga di atas 9% - 10% dan bisa menopang pertumbuhan nasional di atas 6% - 7%.
“Eskalasi untuk putaran ekonomi di wilayah luar Jawa seperti Sulawesi melalui pengembangan pelabuhan menjadi masa depan karena di Pulau Jawa itu sudah mentok. dengan upaya ini saya percaya Indonesia bisa mencapai pertumbuhan di atas 6% - 7%, paling tidak kita keluar dari middle income trap,” jelasnya saat dihubungi Bisnis.
Hamid menjelaskan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia Timur kini tinggal menyiapkan infrastruktur tambahan seperti akses langsung dari sentra produksi ke Pelabuhan dan moda transportasinya, yang mana saat ini masih menjadi tantangan serius.
Di Sulsel misalnya, infrastruktur pendukung seperti jalan tol hanya terdapat di Makassar, belum menjangkau daerah sekitarnya yang dikenal sebagai sentra produksi.
Kereta api yang direncanakan mengangkut logistik juga pembangunannya belum tuntas.
Selain itu, imbuhnya, lebar jalanan di wilayah ini juga tidak bisa mendukung akses untuk dilalui truk gandeng, sehingga pengiriman tidak bisa dalam kapasitas maksimal.
Tak ayal, Hamid berpendapat bahwa infrastruktur menjadi persoalan utama, di mana transportasi bisa menghubungkan setra produksi atau industri, dan kemudian bisa langsung menuju ke hub-nya di masiang-masing region wilayah, yaitu pelabuhannya.
“Di Sulsel, paling tidak selesaikan kereta apinya dan harus sampai ke MNP, tol itu dari industri harus sambung Pelabuhan. Intinya barang bisa langsung masuk ke Pelabuhan dengan cepat,” jelasnya.
Sumber Berita :
-Berita Terbaru
ALI Minta Pemerintah Ukur Biaya Logistik Nasional 2026, Proyeksi Turun?
2026-02-23
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2026. Pasalnya data terakhir yang dirilis Pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 atau tiga tahun silam. Ketua ALI Mahendra Rianto menyampaikan, kinerja biaya logistik sudah harus diperbarui untuk melihat kondisi terkini, apakah turun atau justru naik. Dirinya mengusulkan agar informasi ini dapat dirilis setiap dua tahun sekali, bersamaan dengan rilis Logistic Performance Index (LPI) milik Bank Dunia. “Kami usulkan periodenya 2 tahun sekali supaya bisa counter LPI-nya World Bank yang perspektif dan scope-nya berbeda,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026). Menurutnya, metode penghitungan biaya logistik versi Indonesia—Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)—lebih mengarah kepada indikator rantai pasok dan logistik. Adapun Bappenas bersama BPS merilis ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari PDB. Masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Bappenas maupun BPS terpantau belum merilis angka ini lagi, begitu pula dengan Bank Dunia yang merilis LPI terakhir pada 2023. Skor LPI Indonesia 3 dan berada di peringkat 61, sementara Singapura memiliki skor 4,3 dan berada di posisi 1. Sementara dalam Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 yang ALI rilis, kondisi biaya logistik tinggi menjadi tantangan dan terdampak kondisi geopolitik global dan ekonomi domestik. Misalnya, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo global, ditambah fluktuasi harga bahan bakar membebani biaya operasional logistik. Mahendra melihat terdapat sejumlah penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Mulai dari paradoks tingginya biaya di tengah pertumbuhan industri, sering kali oleh inefisiensi operasional dan ketergantungan pada moda transportasi konvensional. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi barang ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyebabkan biaya logistik domestik ke wilayah Timur Indonesia tetap mahal. Bukan hanya itu, tarif tol dinilai membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik. Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol. Penyebabnya, yakni meningkatnya biaya perawatan rutin (suku cadang cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan, tidak sebanding dengan biaya tersebut. “Ekspektasi peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi adalah berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi,” tuturnya.
👁️ 66 kali
Efek MBG dan Kopdes Merah Putih, Sektor Logistik Diramal Tumbuh 8%
2026-02-22
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memprediksi sektor rantai pasok atau supply chain dan logistik mampu tumbuh hingga 8% pada 2026 di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik serta biaya yang tinggi. Kehadiran program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sejumlah faktor pendorong pertumbuhan. Ketua ALI Mahendra Rianto mengungkapkan sektor industri rantai pasok dan logistik pada 2026 optimistis akan mengalami pertumbuhan positif, berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan berfokus kepada konsumsi domestik “Skenario yang mungkin terjadi adalah skenario subjektif moderat, yaitu tumbuh mencapai 6%–8%,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/2/2026). Untuk tetap bertahan, perusahaan logistik Indonesia diprediksi akan lebih selektif dalam ekspansi, fokus pada efisiensi biaya, dan diversifikasi pemasok/rute untuk memitigasi risiko global. Mahendra melihat pertumbuhan logistik nasional masih akan ditopang oleh tiga kontributor utama, yakni peran e-commerce, industri pengolahan dan cold chain, serta third party logistics (TPL), terlebih di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, dirinya melihat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai berfungsi sebagai hub logistik Indonesia Tengah-Timur, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih diprediksi turut serta menopang pertumbuhan sektor ini. Dalam laporan Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 milik ALI, MBG menjadi penggerak ekonomi dan modernisasi supply chain dan logistik pangan. Program ini menuntut ketepatan waktu, mutu, dan keamanan pangan yang membuat forecasting, traceability, dan cold chain sebagai kebutuhan wajib. “Dengan desain SCM [supply chain management] yang tepat, MBG bertransformasi dari beban fiskal menjadi mesin penguatan rantai pasok nasional,” tuturnya. Dari kacamata ALI, Kopdes Merah Putih pun mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah dan daya tawar petani. Meski demikian, ALI masih mengharapkan peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi (sekitar 14,29% dari PDB pada 2023). Menurut Mahendra, pemerintah perlu berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,78% year on year (YoY). Utamanya karena adanya peningkatan aktivitas pengiriman barang baik domestik maupun luar negeri. Untuk diketahui pula, transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, setelah jasa lainnya (9,93% YoY) dan jasa perusahaan (9,10%).
👁️ 27 kali
ALI: Bisnis Logistik Berpeluang Tumbuh 6%–8% pada 2026
2026-02-05
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek industri logistik nasional pada 2026 masih berada di jalur positif. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan bisnis supply chain dan logistik di Indonesia tahun 2026 dapat mencapai 6%-8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto menyampaikan, proyeksi kinerja logistik Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan prospek cerah dengan perkiraan pertumbuhan 6 hingga 8%, bahkan diproyeksikan menyumbang Rp 1.700 triliun terhadap PDB. Berdasarkan analisis ALI, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional akan terus mendorong peningkatan pergerakan barang di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi landasan optimisme terhadap kinerja sektor supply chain dan logistik ke depan. “Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpandangan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan berfokus kepada Pasar/konsumsi domestik maka proyeksi pertumbuhan sektor industri Supply Chain dan Logistik, jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistim digital serta jasa logistik lintas batas (Cross Border Logistics), di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” ujar Mahendra, Kamis (5/2/2026). Dalam proyeksi ALI, setiap peningkatan nilai perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh pertumbuhan volume pergerakan barang. Oleh karena itu, ALI memperkirakan skenario yang paling realistis untuk 2026 adalah skenario subyektif moderat. ALI juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan biaya logistik nasional. Menurut Mahendra, pemerintah perlu melakukan pengukuran ulang biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara periodik. Ia mendorong Pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik Nasional terhadap GDP Indonesia di tahun 2026 ini, agar secara periodical, 2 tahun, akan terpantau dampak perbaikannya. Namun, kinerja ini akan dihadapkan pada tantangan berat dari rantai pasok global (global supply chain) yang berisiko, terutama terkait stabilitas geopolitik, biaya, dan kebutuhan akan digitalisasi yang tinggi. Meskipun ada tantangan, pertumbuhan logistik nasional di 2026 diproyeksikan masih akan didorong oleh tiga kontributor utama. Pertama, E-commerce dan B2B yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh daya beli yang membaik setelah kendala di 2025. Kedua, industri Pengolahan & Cold Chain, meliputi industri makanan-minuman dan rantai pasok dingin (cold chain) untuk produk pertanian/perikanan akan terus tumbuh. Selanjutnya, Third-Party Logistics (3PL). Menurut Mahendra, potensi penggunaan TPL masih sangat besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. “Jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistem digital serta jasa logistik lintas batas di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” jelasnya. Ke depan, ALI menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. ALI menilai, keberhasilan logistik nasional tidak semata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan oleh orkestrasi supply chain management (SCM) secara menyeluruh. “Integrasi IKN, MBG, dan Koperasi Merah Putih menjadi fondasi logistik yang lebih efisien, adil, dan tangguh, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional,” ujarnya. ALI juga memandang supply chain dan logistik memiliki peran strategis sebagai enabler dalam berbagai program nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dirancang sejak awal dengan pendekatan rantai pasok dan logistik yang terintegrasi. Menurut Mahendra, pendekatan supply chain end-to-end yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi, dapat menjadikan MBG sebagai blueprint nasional yang dapat direplikasi pada berbagai program pemerintah lainnya. “Agar model tersebut berjalan optimal, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan kebijakan berupa diskresi pemerintah yang terukur dan akuntabel,” tandasnya.
👁️ 181 kali