ALI Ingin Ada Badan Tersendiri Urusi Sektor Logistik, Karena..
Redaksi
Oceanweek.co.id
2023-02-01
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berharap pemerintah membentuk satu badan untuk menangani berbagai persoalan menyangkut sektor logistik.
“Idealnya masalah industri logistik, semua yang terkait dengan perlogistikan ada badan tersendiri, dan kami ingin pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri,” kata Mahendra Rianto, Ketua Umum ALI, didampingi Dr. Nofrisel, Ketua Dewan Pakar ALI, kepada wartawan dalam acara media Gathering, bertajuk Perspektif ALI Dalam Menyikapi Perkembangan Industri Logistik Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu sore (1/2).
Pada kesempatan tersebut, Mahendra juga bercerita mengenai bagaimana perkembangan industri logistik nasional yang tak lepas dari kondisi global.
Penegakan terhadap peraturan dalam rantai pasok yang sudah dibuat pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sorotan ALI.
Mahendra menyatakan bahwa secara umum ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya lepas dari konstalasi pengaruh ekonomi global, tetapi dimungkinkan bagi Indonesia untuk tetap mencari celah-celah ketidak-tergantungan kepada dunia internasional.
Karenanya, pengaruh global supply chain (rantai pasok) adalah salah satu pemicu yang cukup berpengaruh. karena itu perlu dilakukan penyikapan melalui kebijakan dan strategi pemerintah dan dunia usaha yang tepat agar fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
ALI juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain.
Menurut ALI, pemerintah dan semua stakeholders terkait haruslah selalu berupaya untuk meningkatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk melahirkan dan mendukung industri yang berorientasi kepada value added product and services pada satu sisi, dan melakukan peningkatan efisiensi yang tinggi secara konsisten pada sisi yang lain.
“Sehingga pada akhirnya nanti, dapat membalikkan neraca keuangan Negara menjadi positif pada periode waktu tertentu,” ujar Mahendra.
Selain itu, ungkap Mahendra, jangan mengabaikan faktor-faktor kritis, seperti krisis energi, penerapan teknologi berbasis digital, dan peningkatan yang signifikan atas kontribusi UMKM nasional, yang diharapkan menjadi fokus utama, yang didukung oleh kompetensi SDM yang tinggi, kolaborasi yang produktif dan penegakan hukum yang proporsional untuk menunjang kepastian bisnis.
Mahendra mengungkapkan, jika melihat beberapa hal pokok terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain, ALI menyatakan bahwa, pengembangan industri nasional untuk melahirkan komoditi dan produk-produk yang memiliki value-added tinggi perlu didukung oleh biaya logistik yang bersaing, dengan terus menerus mengupayakan pemangkasan biaya yang tidak efisien, termasuk simplikasi regulasi, standarisasi yang semakin baik dan penegakan disiplin yang tinggi.
Bayangkan saja, hingga kini cost logistik Indonesia masih dinilai tinggi dibandingkan Malaysia, Philipina, dan beberapa negara lainnya.
“Pengalaman berharga menyangkut treatment manajerial atas bisnis startup, yang pada akhir tahun 2022 terjadi gejolak negatif, perlu dijadikan pembelajaran agar kita tidak terlalu menggantungkan harapan tinggi yang sifatnya tidak sustain,” ucapnya.
ALI juga menyatakan agar pemantauan dan pengembangan industri e-commerce dimana Indonesia merupakan salah satu barometer nya, perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak dan berfokus kepada “Pelapak” nya, agar dapat menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan masuk dalam pasar ecommerce regional.
Salah satu kebijakan yang sudah baik dijalankan, jelasnya, adalah dengan menetapkan de minimis sebesar US$ 3 per consignment note untuk nilai barang-barang impor e-commerce adalah tepat dan melindungi produk-produk UMKM domestik.
“ALI berharap kebijakan-kebijakan seperti itu terus dilanjutkan dalam tahun 2023 ini dimana fokus Pemerintah adalah kegeliatan ekonomi domestik,” ujar Mahendra.
Rekomendasi ALI
Atas beberapa konklusi pokok tersebut, delapan rekomendasi kemudian disampaikan ALI.
Pertama, saling ketergantungan antar negara secara global telah mendorong perhatian yang lebih serius dalam menyikapi global supply chain. Oleh karena itu, pemerintah disarankan terus mencermati perkembangan global supply chain, untuk melihat dan mengambil posisi tawar Indonesia yang lebih kuat, serta untuk menjamin sustainability.
Kedua, pengembangan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah sangat kita sambut positif karena sejalan dengan pandangan ALI bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka mengembangkan value-added products and services. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan tentang TKDN yang lebih ketat dan proporsional.
Ketiga, ALI menyambut positif langkah pemerintah untuk juga menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis energi, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk konversi dari energi berbasis fosil ke berbasis elektrik. Dalam hal ini, di tahun 2023, ALI mendorong Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan-Kebijakan berkaitan dengan Konversi Angkutan Logistik berbasis BBM fosil (solar dan Pertalite) menjadi berpenggerak Elektrik dan mendorong peran Akademisi dalam implementasinya bersama Pelaku Jasa Logistik serta Kementerian/Lembaga terkait erat, dan juga untuk Pusat Uji Coba Kendaraan Konversi Elektrik tersebut.
Keempat, sudah sangat banyak program pemerintah menyangkut pengembangan UMKM nasional, ALI menyambut positif hal ini. Namun ALI menyarankan agar konten perspektif logistik (pengetahuan proses pengiriman yang efisien, packaging, ekspor-impor, penataan gudang, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM, dsb) hendaklah juga mendapat perhatian yang lebih dalam pembinaan UMKM
Kelima, sebagai bagian dari global supply chain, Indonesia diharapkan semakin mengembangkan sistem standarisasi, baik untuk barang maupun servis. Khusus untuk logistik, Indonesia secara intensif sudah terlibat dalam kesepakatan standarisasi pada bidang packaging, alat angkut dan pallet. Disarankan agar hal ini terus ditingkatkan untuk menciptakan produk dan servis yang lebih berdaya saing tinggi sertamenurunkan biaya Logistik nya.
Keenam, salah satu pendorong inflasi tinggi adalah karena proses logistik yang mahal. Oleh karena itu, ALI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu logistik ini dalam konteks penanganan inflasi.
Adanya Team Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang dibentuk oleh pemerintah, disarankan lebih banyak bekerjasama dengan Asosiasi-Asosiasi Logistik dan Rantai Pasok, untuk mendapatkan masukan terkait proses logistik dan rantai pasok yang terjadi di lapangan.
Ketujuh, pengembangan kompetensi SDM di sektor logistik sudah semakin membaik, namun terasa masih lambat dalam mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Oleh sebab itu mendorong semakin banyaknya sekolah ataupun perguruan tinggi membuka jurusan atau fakultas di bidang logistik dan di wilayah wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat industri, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta peningkatan pendidikan vokasi, profesi dan sertifikasi adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama antar Lembaga Pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi dan atau dengan asosiasi-asosiasi logistik rantai pasok perlu lebih ditingkatkan (Triple Helix Approach).
Kedelapan, Salah satu isu aktual yang menarik adalah kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dimana didalamnya termasuk penerapan konsep logistik halal. ALI menyambut baik hal ini dan mendorong agar sosialisasi, pelibatan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, agar lebih intensif dilakukan serta melebarkan fokus kebijakannya menuju pembentukan ekosistem Halal Supply Chain dan Logistik secara bersamaan dengan Halal Financial dan Produk nya.
Proyeksi Pertumbuhan
Sementara itu, Dr. Nofrisel menambahkan, berdasarkan data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4.7 – 5.3%, serta proyeksi mengenai Industri Sektoral yang di susun Kadin Indonesia yang diproyeksikan antara 1.0 – 7.8%, didukung riset lembaga survey market logistik Indonesia yang diproyeksikan pada tahun 2023 meningkat sekitar 7.9 %, maka ALI memproyeksikan bisnis logistik pada tahun 2023 akan bertumbuh diangka 5 hingga 8 persen.
“Angka ini akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral serta Industri Logistik harus bisa berinovasi serta memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap seperti potensi ekonomi daerah (Domestik), potensi digital ekonomi dan sektor UMKM, serta peluang dalam Global Valalue Chain,” katanya.
ALI juga memandang bahwa ekonomi digital dan UMKM memliki potensi yang besar. Karenanya, dengan proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi, sektor logistik sebagai enable harus menangkap peluang yang ini, bahkan menurut studi Lazada 2021sebanyak 65% UMKM merasa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka.
“Sementara itu, 92% dari UMKM yang telah ter-digitalisasi dan menggunakan platform E-commerce sepakat e-Commerce sangat membantu kebutuhan logistik mereka,” ungkapnya lagi.
Nofrisel juga sepakat penegakan aturan mesti dilakukan dalam masalah rantai pasok ini. “Karena itu, kami juga sepakat pemerintah membentuk suatu badan untuk menangani sektor logistik nasional ini, sehingga bisa fokus,” katanya. (***)
Sumber:
https://oceanweek.co.id/ali-ingin-ada-badan-tersendiri-urusi-sektor-logistik-karena/
Sumber Berita :
https://oceanweek.co.id/ali-ingin-ada-badan-tersendiri-urusi-sektor-logistik-karena/Berita Terbaru
Asosiasi Logistik Nilai Belum Ada Alasan Naikkan Ongkir dan Biaya Layanan
2026-05-07
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai, belum ada alasan kuat bagi platform digital maupun aplikator logistik untuk menaikkan tarif layanan dan ongkos kirim di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merespons keluhan pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik dan biaya layanan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop yang mulai berlaku sejak Mei 2026. Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, seluruh pelaku dalam ekosistem logistik dan perdagangan digital seharusnya mengedepankan prinsip bertahan bersama, bukan mengambil keuntungan sepihak di tengah tekanan ekonomi saat ini. “Dalam situasi yang lagi susah begini, jangan mengambil manfaat, mengambil untung. Jadi kalau kita mau sama-sama, ayo sama-sama. Jangan mau menang sendiri,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Menurut Mahendra, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan biaya logistik adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite, sehingga biaya operasional logistik relatif stabil. “Sebetulnya nggak ada poin untuk bisa menaikkan harga dalam situasi seperti ini. Karena titik utamanya yang menyebabkan biaya logistik naik adalah dari BBM,” katanya. Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40% hingga 50% dari total biaya operasional transportasi logistik. Oleh karena itu, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tarif logistik tetap stabil. “Solar yang sekarang kan Rp 6.800, itu kita minta dipertahankan pemerintah kabulkan. Kedua pertalite. Pertamax juga dipertahankan. Jadi cukup itu. Kita pun di jasa logistik, tarif-tarif nggak kita adjust, karena memang nggak naik bahan bakarnya,” ujarnya. Mahendra juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait komisi aplikator yang dibatasi maksimal 8%. Menurut dia, jika kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, maka beban biaya terhadap UMKM maupun konsumen dapat ditekan. “Kalau itu bisa kita jaga, apalagi komisi dari aplikator diturunin menjadi 8%, kan sebetulnya aman. Jadi UMKM berdagang tidak terbebani untuk beban angkut ke customer maupun ke aplikator,” katanya. ALI menilai kenaikan ongkos kirim berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan penjualan UMKM di platform digital. Jika ongkir meningkat, konsumen berpotensi menunda pembelian sehingga permintaan terhadap produk UMKM ikut tertekan. “Kalau nggak nanti orang mau beli barang tapi transportnya tinggi. Jadi orang nggak beli. Sehingga UMKM yang berdagang di situ pun juga jadi terdampak,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga mendorong percepatan transisi kendaraan logistik menuju electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Langkah tersebut dinilai dapat menekan konsumsi BBM impor sekaligus menurunkan biaya operasional logistik dalam jangka panjang. Mahendra mengatakan pemerintah perlu mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kebijakan, penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), hingga dukungan pembiayaan murah bagi pelaku usaha logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah. Karena ujung-ujungnya secara makro pemerintah akan mengurangi belanja BBM,” ujarnya. Ia menambahkan, kondisi geopolitik global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di sektor logistik. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 57 kali
Pengusaha Logistik Siap Beralih ke Kendaraan Listrik, Asal Ekosistem Didukung
2026-05-07
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia menilai pelaku usaha logistik mulai siap beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Namun, percepatan transisi dinilai tetap membutuhkan dukungan ekosistem dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia sehingga peralihan ke kendaraan listrik akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya dan penghematan fiskal negara. “Kita mengusulkan untuk pemerintah mempercepat perkembangan electric vehicle untuk last mile delivery,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Mahendra menjelaskan, penggunaan EV dinilai paling realistis diterapkan lebih dulu pada layanan last mile delivery karena jarak tempuh operasional harian kendaraan relatif terbatas, sekitar 150–200 kilometer per hari. “Last mile delivery itu jarak tempuhnya sekitar 150–200 km per hari. Jadi untuk last mile delivery jarak kekuatan baterai 150–200 cukup,” katanya. Meski demikian, ia mengakui kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) memang mulai bertambah, terutama di wilayah Jabodetabek, tetapi masih belum memadai untuk mendukung operasional logistik secara luas. “SPKLU di Jabodetabek ini sudah banyak. Cuman kurang banyak,” ujarnya. Karena itu, ALI meminta pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyebaran SPKLU fast charging hingga dukungan terhadap pool kendaraan logistik. Mahendra menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan logistik, melainkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara. “Nah ini mustinya infrastrukturnya ditanggung oleh PLN. Jadi ekosistemnya terbentuk,” katanya. Selain infrastruktur, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pembiayaan murah untuk mempercepat migrasi armada ke kendaraan listrik. Menurut ALI, pemerintah dapat menggandeng perbankan maupun BUMN keuangan untuk menyediakan kredit khusus bagi industri logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah bekerjasama dengan BI atau Himbara,” ujarnya. Mahendra menambahkan, percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik juga perlu diimbangi dengan pengembangan industri kendaraan niaga listrik dalam negeri, termasuk truk logistik berbasis EV yang saat ini masih terbatas. Ia menilai situasi global dan tingginya ketergantungan terhadap BBM fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di sektor logistik nasional. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 42 kali
Kenaikan Biaya Logistik E-Commerce, Ini Dampaknya bagi UMKM dan Seller
2026-05-06
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform e-commerce mulai menaikkan biaya logistik yang ditanggung pedagang (seller) sejak Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kanal digital sebagai sumber utama penjualan. Dari sudut pandang platform, penyesuaian biaya logistik dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan menjelaskan bahwa industri logistik saat ini menghadapi tekanan biaya yang signifikan, mulai dari distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan last-mile delivery. Menurutnya, tekanan tersebut turut dipicu oleh kondisi geopolitik global yang meningkatkan volatilitas harga energi. Dampaknya, rantai pasok global terganggu dan biaya logistik secara keseluruhan mengalami kenaikan. Budi menyebut bahwa besaran kenaikan biaya logistik bervariasi tergantung pada platform, kategori produk, wilayah pengiriman, serta jenis layanan logistik yang digunakan. Oleh karena itu, belum ada angka tunggal yang dapat mewakili seluruh ekosistem e-commerce. Dampaknya terhadap seller pun tidak seragam. Faktor seperti model bisnis, lokasi pengiriman, kategori produk, serta strategi promosi menjadi penentu seberapa besar beban tambahan yang dirasakan pedagang. "Secara umum, yang terjadi saat ini lebih berupa penyesuaian bertahap terhadap struktur subsidi dan biaya layanan," katanya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Strategi Platform Jaga Daya Saing Seller Untuk meredam dampak terhadap seller, platform e-commerce juga melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari promosi yang lebih terukur, optimalisasi teknologi, hingga efisiensi logistik dan kampanye pemasaran guna meningkatkan trafik serta konversi penjualan. "Dari perspektif asosiasi, yang terpenting adalah menjaga komunikasi, transparansi, dan ruang adaptasi bagi seluruh pelaku ekosistem," ujar Budi. Biaya Operasional Kurir Ikut Meningkat Dari sisi perusahaan logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga mengakui adanya tekanan biaya yang meningkat. Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono menjelaskan bahwa lonjakan volume pengiriman e-commerce dalam beberapa tahun terakhir membuat kompleksitas last-mile delivery semakin tinggi. Selain itu, dalam struktur biaya perusahaan kurir, komponen transportasi dan distribusi dapat menyumbang hingga 40%–50% dari total biaya operasional. "Karena itu, perubahan harga BBM dan biaya mobilitas sangat memengaruhi ongkos pengiriman," kata Budiyanto kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan, kenaikan tarif pengiriman domestik saat ini berada di kisaran single digit hingga belasan persen. Untuk wilayah dengan tantangan distribusi lebih tinggi, seperti luar Jawa atau daerah dengan akses logistik terbatas, kenaikannya bisa lebih besar dibandingkan rute utama. Upaya Efisiensi Industri Logistik Meski demikian, perusahaan jasa pengiriman tetap berupaya menjaga keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Sejumlah strategi dilakukan, seperti optimalisasi rute distribusi, pemanfaatan teknologi, konsolidasi pengiriman, hingga otomatisasi proses sortir. Selain itu, pengembangan fulfillment center dan hub regional juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya distribusi. Tak hanya itu, perusahaan kurir masih menyediakan program khusus, skema tarif berbasis volume, serta kerja sama strategis dengan marketplace dan seller UMKM. "Harapannya, penyesuaian tarif yang terjadi tetap berada pada level yang wajar dan tidak menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional," jelas Budiyanto. UMKM Berpotensi Naikkan Harga Jual Dari sisi pelaku usaha, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong seller menaikkan harga jual produk guna menjaga margin keuntungan. Namun demikian, UMKM diperkirakan tidak akan meninggalkan kanal digital sepenuhnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai pelaku usaha akan mengadopsi strategi omnichannel dengan tetap mempertahankan penjualan online sekaligus mengoptimalkan kanal offline. "Dengan adanya kenaikan harga layanan ini, pelaku usaha selain berjualan online juga akan mengoptimalkan penjualan offline. Namun, tidak sepenuhnya meninggalkan kanal digital, terutama di era digitalisasi saat ini," kata Edy.
👁️ 50 kali