ALI Ingin Ada Badan Tersendiri Urusi Sektor Logistik, Karena..
Redaksi
Oceanweek.co.id
2023-02-01
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berharap pemerintah membentuk satu badan untuk menangani berbagai persoalan menyangkut sektor logistik.
“Idealnya masalah industri logistik, semua yang terkait dengan perlogistikan ada badan tersendiri, dan kami ingin pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan tersendiri,” kata Mahendra Rianto, Ketua Umum ALI, didampingi Dr. Nofrisel, Ketua Dewan Pakar ALI, kepada wartawan dalam acara media Gathering, bertajuk Perspektif ALI Dalam Menyikapi Perkembangan Industri Logistik Indonesia Tahun 2023, di Jakarta, Rabu sore (1/2).
Pada kesempatan tersebut, Mahendra juga bercerita mengenai bagaimana perkembangan industri logistik nasional yang tak lepas dari kondisi global.
Penegakan terhadap peraturan dalam rantai pasok yang sudah dibuat pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sorotan ALI.
Mahendra menyatakan bahwa secara umum ekonomi Indonesia tidak bisa sepenuhnya lepas dari konstalasi pengaruh ekonomi global, tetapi dimungkinkan bagi Indonesia untuk tetap mencari celah-celah ketidak-tergantungan kepada dunia internasional.
Karenanya, pengaruh global supply chain (rantai pasok) adalah salah satu pemicu yang cukup berpengaruh. karena itu perlu dilakukan penyikapan melalui kebijakan dan strategi pemerintah dan dunia usaha yang tepat agar fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
ALI juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain.
Menurut ALI, pemerintah dan semua stakeholders terkait haruslah selalu berupaya untuk meningkatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk melahirkan dan mendukung industri yang berorientasi kepada value added product and services pada satu sisi, dan melakukan peningkatan efisiensi yang tinggi secara konsisten pada sisi yang lain.
“Sehingga pada akhirnya nanti, dapat membalikkan neraca keuangan Negara menjadi positif pada periode waktu tertentu,” ujar Mahendra.
Selain itu, ungkap Mahendra, jangan mengabaikan faktor-faktor kritis, seperti krisis energi, penerapan teknologi berbasis digital, dan peningkatan yang signifikan atas kontribusi UMKM nasional, yang diharapkan menjadi fokus utama, yang didukung oleh kompetensi SDM yang tinggi, kolaborasi yang produktif dan penegakan hukum yang proporsional untuk menunjang kepastian bisnis.
Mahendra mengungkapkan, jika melihat beberapa hal pokok terkait dengan perkembangan ekonomi Indonesia yang didasarkan atas perspektif supply chain, ALI menyatakan bahwa, pengembangan industri nasional untuk melahirkan komoditi dan produk-produk yang memiliki value-added tinggi perlu didukung oleh biaya logistik yang bersaing, dengan terus menerus mengupayakan pemangkasan biaya yang tidak efisien, termasuk simplikasi regulasi, standarisasi yang semakin baik dan penegakan disiplin yang tinggi.
Bayangkan saja, hingga kini cost logistik Indonesia masih dinilai tinggi dibandingkan Malaysia, Philipina, dan beberapa negara lainnya.
“Pengalaman berharga menyangkut treatment manajerial atas bisnis startup, yang pada akhir tahun 2022 terjadi gejolak negatif, perlu dijadikan pembelajaran agar kita tidak terlalu menggantungkan harapan tinggi yang sifatnya tidak sustain,” ucapnya.
ALI juga menyatakan agar pemantauan dan pengembangan industri e-commerce dimana Indonesia merupakan salah satu barometer nya, perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak dan berfokus kepada “Pelapak” nya, agar dapat menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing dan masuk dalam pasar ecommerce regional.
Salah satu kebijakan yang sudah baik dijalankan, jelasnya, adalah dengan menetapkan de minimis sebesar US$ 3 per consignment note untuk nilai barang-barang impor e-commerce adalah tepat dan melindungi produk-produk UMKM domestik.
“ALI berharap kebijakan-kebijakan seperti itu terus dilanjutkan dalam tahun 2023 ini dimana fokus Pemerintah adalah kegeliatan ekonomi domestik,” ujar Mahendra.
Rekomendasi ALI
Atas beberapa konklusi pokok tersebut, delapan rekomendasi kemudian disampaikan ALI.
Pertama, saling ketergantungan antar negara secara global telah mendorong perhatian yang lebih serius dalam menyikapi global supply chain. Oleh karena itu, pemerintah disarankan terus mencermati perkembangan global supply chain, untuk melihat dan mengambil posisi tawar Indonesia yang lebih kuat, serta untuk menjamin sustainability.
Kedua, pengembangan kebijakan hilirisasi oleh pemerintah sangat kita sambut positif karena sejalan dengan pandangan ALI bahwa kebijakan ini adalah dalam rangka mengembangkan value-added products and services. Termasuk dalam konteks ini adalah kebijakan tentang TKDN yang lebih ketat dan proporsional.
Ketiga, ALI menyambut positif langkah pemerintah untuk juga menyiapkan Indonesia menghadapi ancaman krisis energi, baik melalui pengembangan energi baru terbarukan, termasuk konversi dari energi berbasis fosil ke berbasis elektrik. Dalam hal ini, di tahun 2023, ALI mendorong Pemerintah juga menerbitkan Kebijakan-Kebijakan berkaitan dengan Konversi Angkutan Logistik berbasis BBM fosil (solar dan Pertalite) menjadi berpenggerak Elektrik dan mendorong peran Akademisi dalam implementasinya bersama Pelaku Jasa Logistik serta Kementerian/Lembaga terkait erat, dan juga untuk Pusat Uji Coba Kendaraan Konversi Elektrik tersebut.
Keempat, sudah sangat banyak program pemerintah menyangkut pengembangan UMKM nasional, ALI menyambut positif hal ini. Namun ALI menyarankan agar konten perspektif logistik (pengetahuan proses pengiriman yang efisien, packaging, ekspor-impor, penataan gudang, pemanfaatan teknologi, pengembangan SDM, dsb) hendaklah juga mendapat perhatian yang lebih dalam pembinaan UMKM
Kelima, sebagai bagian dari global supply chain, Indonesia diharapkan semakin mengembangkan sistem standarisasi, baik untuk barang maupun servis. Khusus untuk logistik, Indonesia secara intensif sudah terlibat dalam kesepakatan standarisasi pada bidang packaging, alat angkut dan pallet. Disarankan agar hal ini terus ditingkatkan untuk menciptakan produk dan servis yang lebih berdaya saing tinggi sertamenurunkan biaya Logistik nya.
Keenam, salah satu pendorong inflasi tinggi adalah karena proses logistik yang mahal. Oleh karena itu, ALI menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan isu logistik ini dalam konteks penanganan inflasi.
Adanya Team Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang dibentuk oleh pemerintah, disarankan lebih banyak bekerjasama dengan Asosiasi-Asosiasi Logistik dan Rantai Pasok, untuk mendapatkan masukan terkait proses logistik dan rantai pasok yang terjadi di lapangan.
Ketujuh, pengembangan kompetensi SDM di sektor logistik sudah semakin membaik, namun terasa masih lambat dalam mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Oleh sebab itu mendorong semakin banyaknya sekolah ataupun perguruan tinggi membuka jurusan atau fakultas di bidang logistik dan di wilayah wilayah yang akan dikembangkan sebagai pusat-pusat industri, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, serta peningkatan pendidikan vokasi, profesi dan sertifikasi adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kerjasama antar Lembaga Pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi dan atau dengan asosiasi-asosiasi logistik rantai pasok perlu lebih ditingkatkan (Triple Helix Approach).
Kedelapan, Salah satu isu aktual yang menarik adalah kebijakan pengembangan Kawasan Industri Halal dimana didalamnya termasuk penerapan konsep logistik halal. ALI menyambut baik hal ini dan mendorong agar sosialisasi, pelibatan semua stakeholders terkait, termasuk pemerintah daerah, agar lebih intensif dilakukan serta melebarkan fokus kebijakannya menuju pembentukan ekosistem Halal Supply Chain dan Logistik secara bersamaan dengan Halal Financial dan Produk nya.
Proyeksi Pertumbuhan
Sementara itu, Dr. Nofrisel menambahkan, berdasarkan data proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4.7 – 5.3%, serta proyeksi mengenai Industri Sektoral yang di susun Kadin Indonesia yang diproyeksikan antara 1.0 – 7.8%, didukung riset lembaga survey market logistik Indonesia yang diproyeksikan pada tahun 2023 meningkat sekitar 7.9 %, maka ALI memproyeksikan bisnis logistik pada tahun 2023 akan bertumbuh diangka 5 hingga 8 persen.
“Angka ini akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sektoral serta Industri Logistik harus bisa berinovasi serta memanfaatkan peluang yang belum sepenuhnya tergarap seperti potensi ekonomi daerah (Domestik), potensi digital ekonomi dan sektor UMKM, serta peluang dalam Global Valalue Chain,” katanya.
ALI juga memandang bahwa ekonomi digital dan UMKM memliki potensi yang besar. Karenanya, dengan proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi, sektor logistik sebagai enable harus menangkap peluang yang ini, bahkan menurut studi Lazada 2021sebanyak 65% UMKM merasa logistik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan usaha mereka.
“Sementara itu, 92% dari UMKM yang telah ter-digitalisasi dan menggunakan platform E-commerce sepakat e-Commerce sangat membantu kebutuhan logistik mereka,” ungkapnya lagi.
Nofrisel juga sepakat penegakan aturan mesti dilakukan dalam masalah rantai pasok ini. “Karena itu, kami juga sepakat pemerintah membentuk suatu badan untuk menangani sektor logistik nasional ini, sehingga bisa fokus,” katanya. (***)
Sumber:
https://oceanweek.co.id/ali-ingin-ada-badan-tersendiri-urusi-sektor-logistik-karena/
Sumber Berita :
https://oceanweek.co.id/ali-ingin-ada-badan-tersendiri-urusi-sektor-logistik-karena/Berita Terbaru
ALI Minta Pemerintah Ukur Biaya Logistik Nasional 2026, Proyeksi Turun?
2026-02-23
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2026. Pasalnya data terakhir yang dirilis Pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 atau tiga tahun silam. Ketua ALI Mahendra Rianto menyampaikan, kinerja biaya logistik sudah harus diperbarui untuk melihat kondisi terkini, apakah turun atau justru naik. Dirinya mengusulkan agar informasi ini dapat dirilis setiap dua tahun sekali, bersamaan dengan rilis Logistic Performance Index (LPI) milik Bank Dunia. “Kami usulkan periodenya 2 tahun sekali supaya bisa counter LPI-nya World Bank yang perspektif dan scope-nya berbeda,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026). Menurutnya, metode penghitungan biaya logistik versi Indonesia—Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)—lebih mengarah kepada indikator rantai pasok dan logistik. Adapun Bappenas bersama BPS merilis ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari PDB. Masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Bappenas maupun BPS terpantau belum merilis angka ini lagi, begitu pula dengan Bank Dunia yang merilis LPI terakhir pada 2023. Skor LPI Indonesia 3 dan berada di peringkat 61, sementara Singapura memiliki skor 4,3 dan berada di posisi 1. Sementara dalam Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 yang ALI rilis, kondisi biaya logistik tinggi menjadi tantangan dan terdampak kondisi geopolitik global dan ekonomi domestik. Misalnya, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo global, ditambah fluktuasi harga bahan bakar membebani biaya operasional logistik. Mahendra melihat terdapat sejumlah penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Mulai dari paradoks tingginya biaya di tengah pertumbuhan industri, sering kali oleh inefisiensi operasional dan ketergantungan pada moda transportasi konvensional. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi barang ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyebabkan biaya logistik domestik ke wilayah Timur Indonesia tetap mahal. Bukan hanya itu, tarif tol dinilai membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik. Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol. Penyebabnya, yakni meningkatnya biaya perawatan rutin (suku cadang cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan, tidak sebanding dengan biaya tersebut. “Ekspektasi peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi adalah berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi,” tuturnya.
👁️ 66 kali
Efek MBG dan Kopdes Merah Putih, Sektor Logistik Diramal Tumbuh 8%
2026-02-22
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memprediksi sektor rantai pasok atau supply chain dan logistik mampu tumbuh hingga 8% pada 2026 di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik serta biaya yang tinggi. Kehadiran program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sejumlah faktor pendorong pertumbuhan. Ketua ALI Mahendra Rianto mengungkapkan sektor industri rantai pasok dan logistik pada 2026 optimistis akan mengalami pertumbuhan positif, berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan berfokus kepada konsumsi domestik “Skenario yang mungkin terjadi adalah skenario subjektif moderat, yaitu tumbuh mencapai 6%–8%,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/2/2026). Untuk tetap bertahan, perusahaan logistik Indonesia diprediksi akan lebih selektif dalam ekspansi, fokus pada efisiensi biaya, dan diversifikasi pemasok/rute untuk memitigasi risiko global. Mahendra melihat pertumbuhan logistik nasional masih akan ditopang oleh tiga kontributor utama, yakni peran e-commerce, industri pengolahan dan cold chain, serta third party logistics (TPL), terlebih di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, dirinya melihat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai berfungsi sebagai hub logistik Indonesia Tengah-Timur, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih diprediksi turut serta menopang pertumbuhan sektor ini. Dalam laporan Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 milik ALI, MBG menjadi penggerak ekonomi dan modernisasi supply chain dan logistik pangan. Program ini menuntut ketepatan waktu, mutu, dan keamanan pangan yang membuat forecasting, traceability, dan cold chain sebagai kebutuhan wajib. “Dengan desain SCM [supply chain management] yang tepat, MBG bertransformasi dari beban fiskal menjadi mesin penguatan rantai pasok nasional,” tuturnya. Dari kacamata ALI, Kopdes Merah Putih pun mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah dan daya tawar petani. Meski demikian, ALI masih mengharapkan peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi (sekitar 14,29% dari PDB pada 2023). Menurut Mahendra, pemerintah perlu berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,78% year on year (YoY). Utamanya karena adanya peningkatan aktivitas pengiriman barang baik domestik maupun luar negeri. Untuk diketahui pula, transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, setelah jasa lainnya (9,93% YoY) dan jasa perusahaan (9,10%).
👁️ 27 kali
ALI: Bisnis Logistik Berpeluang Tumbuh 6%–8% pada 2026
2026-02-05
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek industri logistik nasional pada 2026 masih berada di jalur positif. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan bisnis supply chain dan logistik di Indonesia tahun 2026 dapat mencapai 6%-8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto menyampaikan, proyeksi kinerja logistik Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan prospek cerah dengan perkiraan pertumbuhan 6 hingga 8%, bahkan diproyeksikan menyumbang Rp 1.700 triliun terhadap PDB. Berdasarkan analisis ALI, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional akan terus mendorong peningkatan pergerakan barang di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi landasan optimisme terhadap kinerja sektor supply chain dan logistik ke depan. “Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpandangan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan berfokus kepada Pasar/konsumsi domestik maka proyeksi pertumbuhan sektor industri Supply Chain dan Logistik, jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistim digital serta jasa logistik lintas batas (Cross Border Logistics), di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” ujar Mahendra, Kamis (5/2/2026). Dalam proyeksi ALI, setiap peningkatan nilai perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh pertumbuhan volume pergerakan barang. Oleh karena itu, ALI memperkirakan skenario yang paling realistis untuk 2026 adalah skenario subyektif moderat. ALI juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan biaya logistik nasional. Menurut Mahendra, pemerintah perlu melakukan pengukuran ulang biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara periodik. Ia mendorong Pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik Nasional terhadap GDP Indonesia di tahun 2026 ini, agar secara periodical, 2 tahun, akan terpantau dampak perbaikannya. Namun, kinerja ini akan dihadapkan pada tantangan berat dari rantai pasok global (global supply chain) yang berisiko, terutama terkait stabilitas geopolitik, biaya, dan kebutuhan akan digitalisasi yang tinggi. Meskipun ada tantangan, pertumbuhan logistik nasional di 2026 diproyeksikan masih akan didorong oleh tiga kontributor utama. Pertama, E-commerce dan B2B yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh daya beli yang membaik setelah kendala di 2025. Kedua, industri Pengolahan & Cold Chain, meliputi industri makanan-minuman dan rantai pasok dingin (cold chain) untuk produk pertanian/perikanan akan terus tumbuh. Selanjutnya, Third-Party Logistics (3PL). Menurut Mahendra, potensi penggunaan TPL masih sangat besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. “Jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistem digital serta jasa logistik lintas batas di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” jelasnya. Ke depan, ALI menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. ALI menilai, keberhasilan logistik nasional tidak semata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan oleh orkestrasi supply chain management (SCM) secara menyeluruh. “Integrasi IKN, MBG, dan Koperasi Merah Putih menjadi fondasi logistik yang lebih efisien, adil, dan tangguh, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional,” ujarnya. ALI juga memandang supply chain dan logistik memiliki peran strategis sebagai enabler dalam berbagai program nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dirancang sejak awal dengan pendekatan rantai pasok dan logistik yang terintegrasi. Menurut Mahendra, pendekatan supply chain end-to-end yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi, dapat menjadikan MBG sebagai blueprint nasional yang dapat direplikasi pada berbagai program pemerintah lainnya. “Agar model tersebut berjalan optimal, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan kebijakan berupa diskresi pemerintah yang terukur dan akuntabel,” tandasnya.
👁️ 181 kali