09 February 2026

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai biaya logistik nasional yang masih tinggi menjadi tantangan struktural yang terus membebani daya saing industri. Salah satu indikator utamanya adalah porsi biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih berada di kisaran 14,29% pada 2023, jauh di atas negara-negara pesaing di kawasan. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, menyampaikan, persoalan tingginya biaya logistik tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dipahami secara menyeluruh dari hulu ke hilir rantai pasok, termasuk aspek perpajakan yang melekat di setiap tahapan transportasi. “Kalau kita sepakat pemerintah ingin membuat daya saing Indonesia dengan menurunkan biaya logistik, itu harus dilihat secara holistik, secara rantai pasok. Karena transportasi itu mulai dari first mile, yaitu raw material, kemudian mid mile sampai distribusi ke seluruh Indonesia, dan last mile sampai ke konsumennya. Itu semua mengandung transportasi, dan itu semua mengandung pajak,” ujar Mahendra usai agenda Industri & Media Gathering ALI: Outlook Industri Logistik 2026, pada Kamis (5/2/2026). Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan paradoks tersendiri, terutama bagi perusahaan logistik terintegrasi yang menangani proses dari hulu hingga hilir. Beban pajak yang muncul berlapis justru berpotensi membuat biaya logistik semakin mahal. Mahendra menegaskan, industri logistik membutuhkan insentif fiskal yang konkret dari pemerintah agar biaya logistik dapat ditekan dan menjadi lebih kompetitif. Insentif tersebut antara lain dapat berupa pengaturan pajak jasa logistik, seperti PPN yang bersifat final atau tarif pajak yang lebih rendah. “Kalau terkait insentif pajak sendiri, yang dibutuhkan seperti apa? Banyak kan, pajak dari jasa logistik itu PPN tentunya ada. Kalau bisa dibuat final, atau bahkan dikasih insentif 1%. Kemudian PPh, seperti itu,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga menaruh harapan besar pada peran pemerintah yang lebih terkoordinasi dalam mengelola sistem logistik nasional. Mahendra menilai, dibutuhkan satu lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor untuk melihat persoalan logistik secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pembelajaran penting bagi pemerintah dalam mengelola rantai pasok berskala nasional, mulai dari sourcing bahan baku hingga distribusi ke seluruh wilayah Indonesia. Ke depan, ALI juga mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap PDB pada 2026, agar dampak perbaikan kebijakan dapat terpantau secara periodik. Selain insentif fiskal, ekspektasi industri terhadap pemerintah juga mencakup transformasi digital, perbaikan infrastruktur, serta harmonisasi regulasi yang berkelanjutan dan melampaui satu periode pemerintahan.   Sumber: https://amp.kontan.co.id/news/ali-dorong-insentif-pajak-untuk-tekan-biaya-logistik-nasional  

👁️ 5 kali

09 February 2026

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek industri logistik nasional pada 2026 masih berada di jalur positif. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan bisnis supply chain dan logistik di Indonesia tahun 2026 dapat mencapai 6%-8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto menyampaikan, proyeksi kinerja logistik Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan prospek cerah dengan perkiraan pertumbuhan 6 hingga 8%, bahkan diproyeksikan menyumbang Rp 1.700 triliun terhadap PDB. Berdasarkan analisis ALI, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional akan terus mendorong peningkatan pergerakan barang di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi landasan optimisme terhadap kinerja sektor supply chain dan logistik ke depan. “Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpandangan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan berfokus kepada Pasar/konsumsi domestik maka proyeksi pertumbuhan sektor industri Supply Chain dan Logistik, jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistim digital serta jasa logistik lintas batas (Cross Border Logistics), di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” ujar Mahendra, Kamis (5/2/2026). Dalam proyeksi ALI, setiap peningkatan nilai perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh pertumbuhan volume pergerakan barang. Oleh karena itu, ALI memperkirakan skenario yang paling realistis untuk 2026 adalah skenario subyektif moderat. ALI juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan biaya logistik nasional. Menurut Mahendra, pemerintah perlu melakukan pengukuran ulang biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara periodik. Ia mendorong Pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik Nasional terhadap GDP Indonesia di tahun 2026 ini, agar secara periodical, 2 tahun, akan terpantau dampak perbaikannya. Namun, kinerja ini akan dihadapkan pada tantangan berat dari rantai pasok global (global supply chain) yang berisiko, terutama terkait stabilitas geopolitik, biaya, dan kebutuhan akan digitalisasi yang tinggi. Meskipun ada tantangan, pertumbuhan logistik nasional di 2026 diproyeksikan masih akan didorong oleh tiga kontributor utama. Pertama, E-commerce dan B2B yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh daya beli yang membaik setelah kendala di 2025. Kedua, industri Pengolahan & Cold Chain, meliputi industri makanan-minuman dan rantai pasok dingin (cold chain) untuk produk pertanian/perikanan akan terus tumbuh. Selanjutnya, Third-Party Logistics (3PL). Menurut Mahendra, potensi penggunaan TPL masih sangat besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. “Jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistem digital serta jasa logistik lintas batas di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” jelasnya. Ke depan, ALI menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. ALI menilai, keberhasilan logistik nasional tidak semata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan oleh orkestrasi supply chain management (SCM) secara menyeluruh. “Integrasi IKN, MBG, dan Koperasi Merah Putih menjadi fondasi logistik yang lebih efisien, adil, dan tangguh, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional,” ujarnya. ALI juga memandang supply chain dan logistik memiliki peran strategis sebagai enabler dalam berbagai program nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dirancang sejak awal dengan pendekatan rantai pasok dan logistik yang terintegrasi. Menurut  Mahendra, pendekatan supply chain end-to-end yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi, dapat menjadikan MBG sebagai blueprint nasional yang dapat direplikasi pada berbagai program pemerintah lainnya. “Agar model tersebut berjalan optimal, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan kebijakan berupa diskresi pemerintah yang terukur dan akuntabel,” tandasnya.   Sumber: https://amp.kontan.co.id/news/ali-bisnis-logistik-berpeluang-tumbuh-68-pada-2026  

👁️ 6 kali

09 February 2026

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mengungkapkan beban biaya logistik nasional masih menjadi hambatan utama bagi daya saing ekonomi Indonesia di tahun 2026. Ia menyebutkan biaya logistik Indonesia saat ini menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih bertengger di angka 14,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini, angka itu mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Ini beban yang sangat besar bagi industri. Tanpa manajemen yang baik, ini hanya akan menjadi sunk cost yang membuat produk kita kalah saing di pasar global,” ujar Mahendra dalam pemaparan Outlook Logistics Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026. Mahendra menyoroti fluktuasi biaya logistik juga dipicu oleh ketegangan di Selat Hormuz, Timur Tengah. Eskalasi militer di wilayah tersebut berdampak langsung pada pasokan bahan baku industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan tarif perdagangan internasional dan keterlibatan Indonesia dalam aliansi global baru turut menambah volatilitas rantai pasok. “Biasanya kita rilis Outlook di Januari, tapi kondisi global tahun ini sangat dinamis. Selat Hormuz adalah jalur urat nadi bahan baku kita. Begitu di sana terganggu, volatilitas harga di tingkat domestik tak terhindarkan,” kata dia, Meski dibayangi biaya tinggi lanjut dia, sektor transportasi dan pergudangan justru menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 8%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5%. Fenomena ini ditandai dengan maraknya pembangunan gudang-gudang modern bertingkat di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Mahendra meminta pemerintah lebih jeli dalam menerapkan kebijakan, terutama terkait penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Mahendra menekankan, meski tujuannya baik, penerapan ODOL tanpa insentif fiskal atau solusi alternatif angkutan justru akan melambungkan biaya logistik lebih tinggi lagi. "Kuncinya adalah penataan rantai pasok yang matang. Jika kita ingin meniru China atau India sebagai basis manufaktur dunia, pemerintah harus fokus memberikan fasilitas dan insentif bagi penyedia jasa logistik agar beban biaya 14,9% itu bisa ditekan,” kata dia.   RI Ingin Turunkan Biaya Logistik Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 untuk meningkatkan daya saing dan menekan harga produk lokal agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun global. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur biaya produksi nasional. “Kami tuh baru mau akan menargetkan dari 14,29 persen menjadi 12 persen di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8 persen,” kata Iqbal Shoffan Shofwan di Tangerang, 4 November 2025 lalu, dikutip dari Antara. Ia menyampaikan penurunan bertahap hingga 8 persen pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi. Iqbal menilai tantangan utama Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India. ***   Sumber: https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-019987285/biaya-logistik-indonesia-tembus-rp3000-triliun-daya-saing-terancam-konflik-global?page=all

👁️ 5 kali