Praktik Pembatasan Angkutan Barang Inkonsisten, Pengusaha Logistik Komplain
Ir. Mahendra Rianto, CSLP, ES.Log
Ketua Umum
08 January 2026
JAKARTA, KOMPAS — Dalam masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah telah menjadwalkan operasionalisasi angkutan barang, khususnya jenis sumbu tiga ke atas. Implementasinya tidak sesuai regulasi yang ditentukan sehingga pelaku usaha logistik kembali merugi dengan penyusutan volume 15-20 persen pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.
Kebijakan operasionalisasi angkutan barang pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Namun, realisasinya, menurut pengusaha angkutan logistik, tidak sesuai aturan yang telah dibuat pemerintah sendiri. Hal ini merugikan pengusaha angkutan logistik.
Berdasarkan SKB, angkutan barang bisa lewat jalan tol dan arteri dalam jendela waktu yang telah ditentukan. Namun, pada praktiknya, jendela waktu di jalan tol ditiadakan. Akibatnya, angkutan logistik akhirnya lewat jalan arteri sehingga waktu tempuh lebih lama. Persoalan lain, beberapa ruas di jalan arteri juga tidak dapat dilalui angkutan barang karena aparat melarangnya.
Imbas pembatasan angkutan logistik pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, volume penjualannya turun sekitar 20 persen pada Desember 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Ini mencakup barang konsumsi dan elektronik.
Akhir tahun semestinya dapat menjadi musim puncak untuk menutup rendahnya volume dan pendapatan pada yang kurang optimal pada bulan-bulan sebelumnya. Hilangnya momentum karena volume yang rendah, otomatis pemasukan pun menyusut, sehingga setoran pajak juga tidak optimal.
”Jadi, kan, perlu kita telusuri ya. Ini bisa jadi lesson learned buat berikutnya. Sebentar lagi Ramadhan. Pelaku usaha industri sudah curi start. Mereka sudah produksi sebulan sebelumnya,” kata Mahendra.
Ia mendesak agar seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah, melihat dari berbagai sisi atau menggunakan helicopter view. Ada aktivitas logistik nasional yang rutin dilakukan. Namun, masalahnya selalu berkutat di tempat yang sama dan belum ada solusinya.
SKB yang selama ini disusun tiga instansi semestinya turut melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan. Instansi-instansi tersebut dapat memberikan perspektif dari sisi pelaku usaha.
Lagi pula, masih ada moda transportasi lain yang semestinya bisa dibantu untuk mendukung angkutan logistik tetap berjalan. Pemerintah dapat menyiapkan kapal roll-on/roll-off (roro) untuk mengakomodasi angkutan logistik. Ada ruas jalan tertentu yang bisa digunakan khusus bagi angkutan logistik.
Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Agus Pratiknyo mengatakan, pembatasan operasional angkutan jalan mendorong para pengusaha di daerah saling berkoordinasi. Sebab, kepolisian di beberapa wilayah berhak melakukan diskresi sehingga kesempatan itu dimanfaatkan untuk menggelar operasi.
”Pelarangan full itu memberatkan dan membingungkan kami sebagai pengusaha karena kami kerja terjadwal. Customer kami harus menyesuaikan dengan pengiriman. Kalau sekarang ini regulasi dibuat mendadak, ini tidak baik untuk dunia usaha karena jadi ekonomi berbiaya tinggi,” tutur Agus.
Ia juga menyebut, ada penyusutan volume pengantaran 15-20 persen pada Desember 2025 dibandingkan sebulan sebelumnya. Otomatis, omzetnya pun tergerus.
Jika mewajibkan pembatasan angkutan logistik, pemerintah perlu bersikap adil dengan memberikan solusi atau stimulus bagi pengusaha. Ia merasa, pemerintah belum memperhatikan sektor angkutan logistik.
”Berikan stimulus, entah keringanan pajak kendaraan, dan sebagainya. Itu pengeluaran kami sebagai kewajiban ke negara. Jadi harus berimbang (timbal-balik), ada kompensasi. Sekarang (pemerintah) hanya bisa melarang,” kata Agus.
Meski demikian, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno menilai, pelaksanaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 sudah jauh lebih baik dibandingkan larangan angkutan barang saat Lebaran. Alasannya, tidak terjadi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, ia berharap, pemerintah tetap perlu berkoordinasi dengan pelaku ekspor-impor untuk mengatur lalu lintas angkutan barang.
Evaluasi pembatasan angkutan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, jendela waktu diberikan guna mengakomodasi pelaku usaha angkutan logistik agar tetap beroperasi selama masa libur. Namun, ada kekhawatiran beroperasinya kendaraan besar akan mengganggu jalannya pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.
”Setelah kami evaluasi, sepertinya window time ini kurang efektif karena akhirnya dalam pelaksanaannya arus kendaraan logistik cukup besar sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran maupun keselamatan pengguna jalan,” tutur Dudy seusai menutup Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Beroperasinya kendaraan besar dinilai tidak memberi jaminan rasa aman dan keselamatan di jalan raya. Sebab, ada risiko kecelakaan di jalan raya saat mobilitas masyarakat tinggi.
”Kami akan melakukan evaluasi dari Natal dan Tahun Baru kemarin, kemudian juga Lebaran. Pada bulan Januari, kami harapkan sudah bisa memberikan keputusan bagaimana mekanisme pengaturan transportasi logistik, khususnya yang ada di jalan,” ujar Dudy.
Pembatasan angkutan barang ini merupakan upaya pemerintah mengatur sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas. Hal ini biasa dilakukan bersamaan dengan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere untuk memecah keramaian.
Ketika ditanya skema pembatasan penuh apakah akan berlaku pada masa Lebaran mendatang, Dudy belum dapat memastikannya. Sebab, kebijakan itu akan diberlakukan berdasarkan proyeksi pergerakan masyarakat.
”Namun, kalau nanti pada Lebaran volumenya akan lebih meningkat, tentunya kami akan lebih strict terhadap pemberlakuan pembatasan (angkutan logistik). Yang penting dan perlu diingat, prioritas utama kita adalah keselamatan. Kami minta pengusaha harus memaklumi, secara keselamatan, kita enggak bisa menguantifikasi nyawa manusia,” tutur Dudy.
Pemerintah berjanji akan mendengarkan aspirasi pengusaha angkutan logistik. Ia juga akan melibatkan para pengusaha angkutan logistik dalam penyusunan kebijakan pembatasan kendaraan besar.
Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan SKB tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Regulasi itu diteken Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korps Lalu Lintas Polri.
Pembatasan operasional angkutan barang meliputi angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan atau kereta gandeng. Angkutan yang dibatasi, khusus membawa hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang, serta bahan bangunan, seperti besi, semen, dan kayu.
Berbeda dari pembatasan sebelumnya, keberadaan jendela waktu memberi peluang bagi angkutan logistik untuk bergerak. Hal ini membedakan dari pembatasan pada periode-periode sebelumnya. Pembatasan dimulai pada 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Dalam rentang waktu tersebut, setidaknya ada enam hari angkutan logistik diberi kesempatan beroperasi, yakni pada 21-22 Desember 2025 dan 29-31 Desember 2025.
Artinya, pembatasan akan berlaku pada 19-20 Desember 2025, 23-28 Desember 2025, serta 2-4 Januari 2026. Pembatasan pada jalan tol akan dilakukan secara penuh pada pukul 00.00-24.00 WIB. Pembatasan lebih fleksibel pada jalan arteri berlaku pukul 05.00-22.00.
Setarakan kepentingan
Menurut Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia IB Ilham Malik, pembatasan angkutan logistik selalu jadi isu berulang karena Indonesia belum menempatkan angkutan logistik sebagai bagian sistem pelayanan publik strategis. Angkutan logistik masih dianggap sebagai ”pengganggu” lalu lintas saat puncak mobilitas.
Padahal, secara fungsi ruang dan ekonomi, logistik merupakan urat nadi yang justru menopang stabilitas harga, ketersediaan barang, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat selama hari besar.
SKB pembatasan kendaraan merupakan upaya jalan tengah yang diberikan pemerintah melalui mekanisme jendela waktu. Negara sebenarnya mengakui setaranya kepentingan keselamatan pemudik dan kepentingan distribusi barang.
”Ketika implementasi window time dihilangkan sepihak dan tol ditutup penuh, maka yang terjadi bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas, melainkan kepastian kebijakan. Pengusaha logistik sudah menyusun jadwal, biaya, kontrak berbasis SKB,” tutur Ilham.
Ketika aturan yang diterbitkan pemerintah tidak dijalankan konsisten, maka risiko ekonomi otomatis dialihkan ke pelaku usaha. Namun, alasan keselamatan tentu tidak bisa diabaikan.
Jalan tengahnya, Ilham melanjutkan, perlu disusun lebih sistemik. Jendela waktu harus dirancang sebagai skema operasional, bukan sekadar klausul kebijakan. Ada ruas tol tertentu yang dibuka terbatas dengan pengawalan, kecepatan maksimum rendah, dan jadwal ketat yang harus dipatuhi.
Kemudian, pendekatan tata guna lahan perlu dipertimbangkan. Ketergantungan penuh pada koridor tol utama menunjukkan lemahnya persebaran pusat logistik, pelabuhan kering (dry port), dan jalur distribusi alternatif.
”Selama kebijakan Natal dan Tahun Baru masih bersifat reaktif—menutup ketika padat, membuka ketika lengang—maka isu ini akan selalu muncul lagi ke depannya. Yang dibutuhkan segera adalah perencanaan mobilitas libur panjang yang integrasikan pergerakan manusia dan barang sebagai satu sistem, bukan dua kepentingan yang saling mengorbankan,” ujar Ilham.
Sumber:
Berita dan Opini ALI Terbaru
Why It is Important to Maintain High-Level On-Time Shipment
06 July 2026
In today’s fast-paced and hyper-competitive business environment, on-time shipment has become more than just a logistics metric. It is a promise, a differentiator, and a reflection of operational excellence. In an age where customer expectations are shaped by instant gratification and next-day deliveries, reliability in fulfilling delivery promises defines how customers perceive a brand’s value and trustworthiness.Best-in-class companies achieve 99.5% on-time shipment performance. That level of precision does not happen by accident. It is a result of disciplined processes, integrated technology, robust supply chain management, and a deep understanding that customer satisfaction is built on consistency.The Customer Perspectivea. Delivery Reliability Equals Brand TrustWhen a business delivers on time consistently, it strengthens customer trust. This trust compounds over time, transforming casual buyers into loyal customers. In industries such as FMCG, retail, automotive, and e-commerce, on-time performance is often directly tied to customer retention rates.b. Perceived Quality and ProfessionalismEven when product quality is identical, customers perceive the more reliable supplier as higher quality. Reliability conveys professionalism, control, and competence.c. Customer Experience and Emotional ConnectionDelivery punctuality affects the overall customer experience. Imagine a customer planning an event, relying on your product to arrive at a specific time. A delay disrupts not only logistics but also emotions.The Financial Impact of On-Time Shipmenta. Revenue Protection and GrowthLate deliveries can result in canceled orders, chargebacks, or lost customers. For B2B relationships, penalties for not meeting delivery commitments can be severe, including loss of preferred supplier status. Conversely, consistently on-time companies gain repeat orders and long-term contracts.b. Cost Efficiency and Waste ReductionPoor on-time performance often stems from inefficiencies. When operations are designed for reliability, waste is reduced, fewer urgent shipments, fewer customer complaints, and fewer returns.c. Working Capital OptimizationConsistent delivery performance enables leaner inventory management. Businesses that can trust their delivery timelines can operate with reduced safety stock levels, freeing up working capital for strategic investments.d. Avoiding Penalties and Service-Level BreachesMany B2B contracts include SLAs. Missing delivery deadlines can trigger financial penalties or reputational damage. Maintaining 99.5% on-time shipments helps safeguard contractual integrity and long-term partnerships.The Operational Backbone of High On-Time Shipmenta. Accurate Demand Forecastingb. Integrated Planning and Schedulingc. Warehouse and Inventory Optimizationd. Transportation Reliability and Visibilitye. Supplier Collaborationf. Supply ChainAutomation
👁️ 311 kali
Use Warehouse as Control Center Instead of Just Store Room
22 June 2026
Many companies treat the warehouse as nothing more than a storage facility, a place where goods sit until they are needed. Pallets come in, pallets go out. As long as there is space to store items, everything seems fine.In today’s competitive and data-driven business environment, that mindset is dangerously outdated. A warehouse is not a passive storage room. It is a control center of operations.1. Inventory TrackingInventory tracking is the systematic process of monitoring the movement, location, quantity, and status of inventory within the warehouse and across the supply chain. Without inventory tracking, a warehouse becomes a blind storage space. With it, the warehouse becomes an operational control tower. Effective tracking allows management to:- Optimize stock levels- Reduce carrying costs- Improve order fulfillment speed- Increase service reliability- Enable data-driven decision-making2. Record UpdateMany warehouses fail not because of theft or demand issues, but because records are not updated consistently. When records are outdated, management decisions become flawed. If the system says 500 units are available but actual stock is 300, the company risks overselling and disappointing customers.3. Record AccuracyInaccurate records create hidden losses:- Emergency purchases at higher prices- Expedited freight costs- Customer penalties- Lost contracts- Excess safety stock- Working capital inefficiencyInstead of relying only on annual stock takes, modern warehouses use cycle counting:- High-value items: counted weekly- Medium-value items: counted monthly- Low-value items: counted quarterlyThis prevents large discrepancies from accumulating.4. Tight ControlWarehouses contain high-value assets. Weak control invites:- Pilferage- Internal theft- Unauthorized access- Fraud- Stock manipulation- ShrinkageEven small losses accumulate significantly over time. Tight control protects not only inventory but also company reputation.Transforming the warehouse yields measurable financial benefits:1. Reduced Carrying Cost2. Lower Shrinkage3. Improved Cash Flow4. Increased Sales5. Lower Operational CostWarehouse transformation requires leadership commitment:- Clear vision- Investment in systems- Training programs- KPI-driven management- Zero tolerance for non-complianceTo transform warehouse operations:Step 1: Conduct Gap Assessment- Review accuracy level- Identify process weaknessesStep 2: Implement Inventory Tracking System- Barcode/RFID- WMS integrationStep 3: Establish Record Update Discipline- Define SOP- Train staff- Enforce complianceStep 4: Improve Record Accuracy- Launch cycle counting- Analyze discrepanciesStep 5: Strengthen Tight Control- Physical security- System access control- Audit trailsStep 6: Monitor KPIs- Accuracy %- Shrinkage %- Turnover ratio- Service level
👁️ 273 kali
Where to Start: The Journey to Operational Excellence
22 June 2026
In the world of business, many organizations aspire to achieve world-class performance. They invest in technology, hire talented people, implement sophisticated systems, and launch ambitious transformation programs. Many of these initiatives fail because organizations attempt to jump directly to advanced methodologies without first building a strong foundation.A. 5S – Creating StructureThe 5S is a workplace organization methodology originating from Japan. The primary objectives of 5S include:- Creating an organized work environment- Establishing clear procedures and instructions- Making abnormalities visibleMany organizations underestimate the importance of 5S because it appears simple. However, this stage creates the discipline required for all future improvements.B. Kaizen – Building Continuous Improvement CultureKaizen means "continuous improvement." Rather than waiting for major breakthroughs, Kaizen encourages employees to make small, incremental improvements every day.Many companies make the mistake of believing that improvement is the responsibility of managers, consultants, or specialists. Kaizen teaches that everyone is responsible for making work better.Kaizen creates a culture where employees actively seek opportunities for improvement rather than simply accepting problems as normal.C. Lean – Achieving StabilityLean focuses on creating stable and efficient processes, revolves around a simple principle: eliminate activities that do not create value for customers.Lean aims to create smooth flow throughout the value stream, helps organizations become faster, more responsive, and more cost-effective.D. Six Sigma – Developing CapabilitySix Sigma focuses on reducing process variation, addresses the issues through data-driven analysis.Six Sigma enables organizations to achieve highly predictable outcomes.Instead of merely reacting to problems, organizations begin controlling processes proactively. The result is improved quality, reduced defects, lower costs, and higher customer satisfaction.E DFSS – Building RobustnessDesign for Six Sigma) represents the highest level of operational maturity, focuses on designing excellent processes and products from the beginning.Many organizations spend substantial resources fixing problems after products or processes are launched. DFSS seeks to prevent those problems from occurring in the first place.The philosophy is simple, "It is easier and cheaper to design quality into a system than to inspect defects out of it later."DFSS involves:- Understanding customer requirements deeply- Translating customer needs into design specifications- Creating robust designs that perform consistently under varying conditionsOrganizations cannot achieve world-class performance without progressing through the stages of maturity.
👁️ 173 kali
