2025-12-07

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) akan terjadi pada Rabu (24/12/2025).Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pergerakan masyarakat pada puncak mudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang. Sementara puncak arus balik diproyeksikan terjadi pada Jumat (2/1/2026) dengan pergerakan sekitar 20,81 juta orang.“Secara keseluruhan terdapat 119,5 juta orang atau 42,01 persen penduduk Indonesia yang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru tahun ini. Angka tersebut naik 2,71 persen dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Menhub dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).Eks Komisaris PLN ini menilai, meningkatnya minat perjalanan dipengaruhi oleh waktu libur panjang bersamaan dengan liburan sekolah, kondisi infrastruktur yang semakin baik, meningkatnya minat wisata, kebutuhan budaya untuk merayakan Natal di kampung halaman, serta faktor ekonomi.Kemudian, berdasarkan survei Kemenhub bersama Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi, mobil pribadi menjadi moda yang akan paling banyak dipilih, yakni 42,78 persen atau 51,12 juta orang. Disusul sepeda motor (22,00 juta orang), bus (9,76 juta orang), mobil sewa (8,87 juta orang), dan travel (7,64 juta orang). Moda lainnya meliputi pesawat (4,27 juta), kereta api jarak jauh (3,94 juta), kapal penyeberangan (3,75 juta), kapal laut (2,62 juta), dan commuter line (2,30 juta).“Tingginya minat masyarakat terhadap kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” ujarnya.Adapun, untuk memantau pergerakan masyarakat, Kemenhub akan mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Ia menekankan dua isu utama yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang dan risiko cuaca ekstrem.Sejumlah strategi juga dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan, diantaranya di transportasi darat dilakukan buffer zone, delaying system, contraflow dan oneway situasional, pengaturan penyeberangan. Transportasi laut, penyediaan kapal navigasi dan patroli, buffer zone di pelabuhan, serta penyiapan pelabuhan alternatif.Lalu, transportasi udara, ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Selanjutnya, kereta api, penetapan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), penyediaan Alat Material Untuk Siaga (AMUS), serta penyiagaan personel di perlintasan sebidang.“Tahun ini, Kemenhub juga telah melakukan ramp check pada 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat, dan 3.333 sarana kereta api,” ungkapnya.Selain itu, Kemenhub kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis. Di moda darat, 70 bus untuk 3.080 penumpang dan 2 truk untuk 60 sepeda motor menuju 10 kota tujuan, termasuk Solo, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Purwokerto.Di kereta api, dua lintasan mudik gratis (Jakarta Gudang–Semarang Tawang dan Jakarta Gudang–Purwosari) yang mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor selama 12 hari. Di laut, mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.Menhub menekankan, 4 faktor kunci penyelenggaraan Angkutan Nataru. Pertama, keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama. Kedua, sinergi dan kolaborasi antar lembaga yang kuat. Ketiga, perhatian terhadap detail, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Keempat, kewaspadaan terhadap kejadian luar biasa.“Jika 4 faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” tegasnya.Sementara, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta Pemerintah mempertimbangkan alternatif lain atas kebijakan pembatasan lalu lintas truk sumbu tiga menjelang Nataru.Mahendra mengatakan, 2 minggu menjelang akhir tahun merupakan masa tersibuk industri logistik. Perusahaan logistik umumnya harus segera mengirim pesanan yang dilakukan pada 2 minggu pertama Desember. Selain itu, banyak perusahaan berlomba mempercantik kinerja sebelum menutup buku di akhir tahun.Pada saat yang sama, lanjut Mahendra, banyak masyarakat perantauan yang kembali ke daerah masing-masing, sehingga distribusi barang harus merata. “Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik,” kata Mahendra.Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebutkan ada dua hal yang harus diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kecelakaan transportasi saat libur Nataru.Dua hal itu adalah tingginya mobilitas kendaraan ke destinasi wisata dan intensitas hujan yang cukup tinggi pada Desember. KPJ 

👁️ 40 kali

2025-12-03

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif lain atas kebijakan pembatasan lalu lintas truk sumbu tiga menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.Sebelumnya, melalui surat keputusan bersama (SKB) nomor KP-DRJD 6064/2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, dan Kep/230/XI/2025, pemerintah membatasi pergerakan truk sumbu tiga atau lebih; truk dengan kereta gandengan/tempelan; serta kendaraan barang pengangkut galian, tambang, dan bahan bangunan mulai 19 Desember 2025.Hanya angkutan tertentu yang diperbolehkan tetap beroperasi, seperti pengangkut BBM/BBG, uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, barang pokok, serta kendaraan penanganan bencana. Kendaraan yang masuk pengecualian tetap diwajibkan membawa surat muatan resmi.Ketua ALI, Mahendra Rianto, mengatakan bahwa dua minggu menjelang akhir tahun merupakan masa tersibuk industri logistik.Perusahaan logistik umumnya harus segera mengirim pesanan yang dilakukan pada dua minggu pertama Desember. Selain itu, banyak perusahaan berlomba mempercantik kinerja sebelum menutup buku di akhir tahun.Pada saat yang sama, lanjut Mahendra, banyak masyarakat perantauan yang kembali ke daerah masing-masing, sehingga distribusi barang harus merata.“Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik,” jelas Mahendra kepada Kontan, Rabu (3/12/2025).Mahendra mengkhawatirkan rantai pasok produk seperti fast moving consumer goods (FMCG), bahan kebutuhan pokok, elektronik, fashion, dan medis dapat terganggu di sejumlah daerah. “Di sejumlah daerah kan banyak juga yang sakit. Nah ini kan obat-obatan juga perlu didistribusikan,” tambahnya.ALI pun mengajukan sejumlah alternatif. Pertama, pemerintah dapat menyediakan jalur khusus logistik. Jika memungkinkan, pembukaan lajur contra flow untuk logistik juga menjadi solusi yang cukup baik.Selain itu, pemberlakuan jam khusus untuk lalu-lalang pengiriman pada pukul 00.00 hingga 05.00 juga dinilai patut dipertimbangkan.Pemerintah juga dapat membebaskan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok agar aktivitas ekspor-impor tetap lancar. Mahendra mengingatkan agar kejadian penumpukan barang ekspor saat periode Hari Raya Idul Fitri tahun ini tidak terulang.“Kalau bisa juga petugas bea cukai dan pelabuhan jangan ada yang libur, dibuat shift, jadi Sabtu–Minggu tetap bisa berjalan ekspornya,” sarannya.Dengan berbagai usulan tersebut, Mahendra berharap pemerintah dapat kembali mempertimbangkan keputusan pembatasan.“Jadi jangan sampai masalah terus berulang, ini merugikan bagi semua pihak terutama bagi industri-industri yang menghasilkan devisa negara,” pungkasnya. 

👁️ 875 kali

2025-11-21

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Mahendra Rianto mempertanyakan alasan kerusakan jalan yang dijadikan dasar pembatasan truk Over Dimension Overloading (ODOL).Ia menilai klaim itu lemah dan belum terbukti secara teknis. Yang pasti, katanya, pembatasan mendadak akan menimbulkan lonjakan biaya logistik karena kapasitas angkutan turun dan jumlah perjalanan meningkat. “Biaya transportasi memengaruhi harga sampai 40 persen. Efeknya bola salju: biaya naik, harga ikut naik," kata dia dalam pernyataannya dikutip, Kamis (20/11/2025).Menurut dia, daerah seharusnya mengikuti kebijakan pusat yang menetapkan zero ODOL pada 2027.Industri dengan rantai distribusi panjang—termasuk air minum dalam kemasan (AMDK)—disebut akan terkena dampak paling awal.Kapasitas yang berkurang akan membuat biaya distribusi membengkak dan harga produk terdorong naik di seluruh tahapan, dari bahan baku hingga ritel. “Yang rugi tetap masyarakat,” ujarnya.Pakar transportasi dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno mengkritik kebijakan Jabar terkait pembatasan ODOL pada tahun 2026.Menurut dia, gubernur tidak memiliki otoritas melarang truk melintas di jalan nasional. Penegakan hukum pun bukan wewenang dinas perhubungan tanpa koordinasi kepolisian. “Jalan nasional itu wewenang pusat. Gubernur tidak bisa seenaknya mengatur lalu lintas di sana.”Wakil Ketua Umum MTI, Djoko Setijowarno, mengkritik langkah Jabar karena membuat kebijakan ODOL terfragmentasi. Transportasi logistik, tegasnya, tidak bisa diatur per daerah karena akan mengganggu arus barang nasional.“Kalau kepala daerah bikin aturan sendiri, ya kacau," kata dia. Zero ODOL 2027Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) akan efektif pada awal tahun 2027.Kebijakan ini menjadi perhatian penting pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kementerian dan lembaga tengah berkoordinasi untuk memetakan dampak hingga konsekuensi dari penerapan aturan tersebut.Kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu, dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua, diharapkan tanggal 1 Januari 2027 kebijakan sudah berlaku efektif,” ucap AHY.Truk over dimension and overloading (ODOL) harus diberantas atau ditertibkan karena dinilai merugikan banyak pihak. Selain mempercepat kerusakan jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, truk ODOL juga mengancam keselamatan pengguna jalan.  

👁️ 119 kali