Indeks Logistik RI 2023 Turun, Jadi PR Baru Pemerintah
Susi Setiawati
cnbcindonesia.com
2024-03-01
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian global mengalami eskalasi dalam satu dasawarsa ini. Puncaknya adalah pandemi Covid 19 yang melanda sejak tahun 2020 yang dilanjutkan dengan konflik Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, logistik yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam mengatasi tantangan dan menjaga keberlanjutan negara. Setiap negara perlu memastikan pasokan dan distribusi barang/jasa serta alur perdagangan internasional.
Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/2/2024) sesi Transportation Sector, Rachmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyebut Logistik Performance Index (LPI).
"Terus terang LPI itu suatu indeks yg dibuat, relatif periodik, mungkin yang harus kita tidak consideration, bahwa pada saat ini kita baru saja selesai dari Covid, jadi harusnya infrastruktur kita lebih mumpuni," ujar Rachmat dalam sesi Transportation Sector.
"Jadi ada banyak faktor, tapi kalau menurut saya kita jangan hanya melihat satu titik. Kalau infrastruktur terbangun, penggunanya bertambah kita harus mawas diri, review lagi. Satu titik data itu jangan bikin pesimistis," tambah Rachmat.
Kinerja logistik suatu negara pada umumnya diukur melalui Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Indeks/LPI). LPI merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan sistem logistik suatu negara atau wilayah. Metode tersebut dipublikasikan oleh World Bank. Dalam penyusunannya, banyak terlibat di dalamnya adalah perusahaan dan ahli logistik guna mengukur aspek-aspek penting logistik seperti infrastruktur transportasi, layanan logistik, peraturan, dan efisiensi proses bisnis. Penilaian memiliki skala 1 sampai dengan 5.
Bank Dunia (World Bank) memperkenalkan Indeks Kinerja Logistik pada 2007 dan menerbitkan secara berkala setiap beberapa tahun, dengan edisi terbaru pada 2023. Perubahan data dan metodologi maupun skor dan peringkat ditentukan berdasarkan bobot indikator yang relevan terus dilakukan perbaikan setiap edisi. Hal Informasi dari indeks ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem logistik serta mendorong perbaikan dan peningkatan efisiensi.
Dalam LPI 2023, Indonesia memiliki skor total 3,0 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 (skor 3,15 atau peringkat 46), namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 (skor 2,98 atau peringkat 63).
Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country) yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata.
Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia seperti China (skor 3,7 atau peringkat 19) dan India (skor 3,4 atau peringkat 47), serta negara-negara ASEAN seperti Singapura (skor 4,14 atau peringkat 1), Malaysia (skor 3,43 atau peringkat 32), dan Thailand (skor 3,26 atau peringkat 45), maka Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sisi kinerja logistik.
Secara garis besar komponen LPI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni (1) Kelompok input yang terdiri dari kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kualitas layanan, serta (2) kelompok outcomes atau kinerja layanan pengiriman yang terdiri dari waktu pengiriman, pengiriman internasional, serta tracking and tracing.
Dari sisi input, indikator logistik memperlihatkan kinerja yang positif. Dari sisi komponen kepabeanan, Indonesia memperoleh skor 2,80, meningkat dibandingkan LPI 2018 (skor 2,67). Dengan kata lain terdapat peningkatan atas efisiensi kepabeanan, transparansi kebijakan kepabeanan, kemudahan proses kepabeanan, dan kerjasama kepabeanan. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Indonesia mendapatkan skor 2,90 atau dapat mempertahankan capaian yang sama di tahun 2018 dan meningkat dibandingkan LPI 2016 (skor 2,65).
Pengukuran komponen ini terkait kualitas, kecepatan, dan ketersediaan infrastruktur di suatu negara seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan infrastruktur logistik lainnya. Di sisi lain, komponen kualitas dan kompetensi logistik, justru mengalami penurunan menjadi skor 2,90 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,10). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas dan kompetensi logistik diukur melalui indikator-indikator seperti kepuasan pelanggan, keahlian tenaga kerja, inovasi, dan efisiensi biaya.
Dari sisi outcome, kinerja logistik mengalami penurunan pada LPI 2023. Dengan basis pengukuran yang terjadi pada tahun 2022 dimana perekonomian dunia telah pulih dari pandemi, meskipun terdapat perubahan pola kerja baru dan kompetisi yang semakin kuat. Dari sisi pengiriman internasional (international shipments), Indonesia memiliki skor 3,0 atau terjun bebas dari LPI 2018 (skor 3,23). Komponen ini mengukur kecepatan pengiriman, kualitas infrastruktur transportasi, layanan logistik, dan kemudahan administrasi.
Dari sisi kecepatan pemrosesan misalnya, Indonesia memiliki waktu pemrosesan di pelabuhan rata-rata 1,1 hari. Sementara itu, negara-negara mitra seperti Malaysia memiliki rata-rata waktu 1,0 hari, China rata-rata 0,8 hari, dan India rata-rata 0,9 hari. Penurunan juga terjadi pada skor tracking dan tracing dengan skor 3,00 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,30). Artinya masih terdapat tugas besar terutama dalam hal ketersediaan sistem pelacakan, tingkat keakuratan informasi, dan kecepatan akses terhadap data pelacakan.
Selanjutnya komponen waktu pengiriman menjadi faktor yang menjadi perhatian besar dalam kinerja logistik yang mengalami penurunan drastis menjadi skor 3,00 atau turun jauh dari LPI 2018 (skor 3,67). Hal ini menggambarkan pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada aspek waktu pengiriman, waktu pemrosesan dokumen, waktu pengiriman barang, dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan.
Salah satu contoh, berdasarkan data waktu pengiriman untuk paket pos yang tersedia pada tahun 2019, Indonesia membutuhkan rata-rata waktu distribusi sebanyak 13,3 hari. Waktu tersebut lebih lama dibandingkan India sebanyak 10,4 hari, Malaysia sebanyak 5,2 hari, atau China sebanyak 5,6 hari. Meskipun demikian, Indonesia juga menunjukkan dwelling time pada aktivitas impor yang lebih baik yakni rata-rata 3,2 hari, atau lebih baik dari LPI 2018 (rata-rata 4 hari).
Melihat capaian tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengakselerasi transformasi struktural dalam mengoptimalkan percepatan waktu dan biaya logistik melalui Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang saat ini sedang dilaksanakan. NLE adalah platform digital yang menyediakan layanan logistik dari hulu ke hilir, memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, dan pelaku logistik. Di sisi lain, Pemerintah juga terus melanjutkan infrastruktur untuk konektivitas seperti pembangunan jaringan jalan tol, pelabuhan, kereta api, dan bandara yang modern dan efisien.
Sumber Berita :
https://www.cnbcindonesia.com/research/20240229184733-128-518721/indeks-logistik-ri-2023-turun-jadi-pr-baru-pemerintahBerita Terbaru
Asosiasi Logistik Nilai Belum Ada Alasan Naikkan Ongkir dan Biaya Layanan
2026-05-07
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai, belum ada alasan kuat bagi platform digital maupun aplikator logistik untuk menaikkan tarif layanan dan ongkos kirim di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merespons keluhan pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik dan biaya layanan di platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop yang mulai berlaku sejak Mei 2026. Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, seluruh pelaku dalam ekosistem logistik dan perdagangan digital seharusnya mengedepankan prinsip bertahan bersama, bukan mengambil keuntungan sepihak di tengah tekanan ekonomi saat ini. “Dalam situasi yang lagi susah begini, jangan mengambil manfaat, mengambil untung. Jadi kalau kita mau sama-sama, ayo sama-sama. Jangan mau menang sendiri,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Menurut Mahendra, faktor utama yang biasanya mendorong kenaikan biaya logistik adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah saat ini masih mempertahankan harga BBM subsidi seperti biosolar dan pertalite, sehingga biaya operasional logistik relatif stabil. “Sebetulnya nggak ada poin untuk bisa menaikkan harga dalam situasi seperti ini. Karena titik utamanya yang menyebabkan biaya logistik naik adalah dari BBM,” katanya. Ia menjelaskan, komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40% hingga 50% dari total biaya operasional transportasi logistik. Oleh karena itu, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tarif logistik tetap stabil. “Solar yang sekarang kan Rp 6.800, itu kita minta dipertahankan pemerintah kabulkan. Kedua pertalite. Pertamax juga dipertahankan. Jadi cukup itu. Kita pun di jasa logistik, tarif-tarif nggak kita adjust, karena memang nggak naik bahan bakarnya,” ujarnya. Mahendra juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait komisi aplikator yang dibatasi maksimal 8%. Menurut dia, jika kebijakan tersebut dijalankan dengan baik, maka beban biaya terhadap UMKM maupun konsumen dapat ditekan. “Kalau itu bisa kita jaga, apalagi komisi dari aplikator diturunin menjadi 8%, kan sebetulnya aman. Jadi UMKM berdagang tidak terbebani untuk beban angkut ke customer maupun ke aplikator,” katanya. ALI menilai kenaikan ongkos kirim berpotensi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan penjualan UMKM di platform digital. Jika ongkir meningkat, konsumen berpotensi menunda pembelian sehingga permintaan terhadap produk UMKM ikut tertekan. “Kalau nggak nanti orang mau beli barang tapi transportnya tinggi. Jadi orang nggak beli. Sehingga UMKM yang berdagang di situ pun juga jadi terdampak,” ujarnya. Di sisi lain, ALI juga mendorong percepatan transisi kendaraan logistik menuju electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Langkah tersebut dinilai dapat menekan konsumsi BBM impor sekaligus menurunkan biaya operasional logistik dalam jangka panjang. Mahendra mengatakan pemerintah perlu mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari kebijakan, penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), hingga dukungan pembiayaan murah bagi pelaku usaha logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah. Karena ujung-ujungnya secara makro pemerintah akan mengurangi belanja BBM,” ujarnya. Ia menambahkan, kondisi geopolitik global saat ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat peralihan menuju energi terbarukan di sektor logistik. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 57 kali
Pengusaha Logistik Siap Beralih ke Kendaraan Listrik, Asal Ekosistem Didukung
2026-05-07
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Logistik Indonesia menilai pelaku usaha logistik mulai siap beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), khususnya untuk layanan last mile delivery. Namun, percepatan transisi dinilai tetap membutuhkan dukungan ekosistem dan insentif dari pemerintah. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, mengatakan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu solusi untuk menekan biaya operasional logistik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Menurut dia, sektor logistik menjadi salah satu pengguna BBM terbesar di Indonesia sehingga peralihan ke kendaraan listrik akan berdampak langsung terhadap efisiensi biaya dan penghematan fiskal negara. “Kita mengusulkan untuk pemerintah mempercepat perkembangan electric vehicle untuk last mile delivery,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (7/5/2026). Mahendra menjelaskan, penggunaan EV dinilai paling realistis diterapkan lebih dulu pada layanan last mile delivery karena jarak tempuh operasional harian kendaraan relatif terbatas, sekitar 150–200 kilometer per hari. “Last mile delivery itu jarak tempuhnya sekitar 150–200 km per hari. Jadi untuk last mile delivery jarak kekuatan baterai 150–200 cukup,” katanya. Meski demikian, ia mengakui kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) memang mulai bertambah, terutama di wilayah Jabodetabek, tetapi masih belum memadai untuk mendukung operasional logistik secara luas. “SPKLU di Jabodetabek ini sudah banyak. Cuman kurang banyak,” ujarnya. Karena itu, ALI meminta pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, mulai dari penyebaran SPKLU fast charging hingga dukungan terhadap pool kendaraan logistik. Mahendra menilai pembangunan infrastruktur pengisian daya seharusnya tidak dibebankan kepada perusahaan logistik, melainkan menjadi bagian dari dukungan pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara. “Nah ini mustinya infrastrukturnya ditanggung oleh PLN. Jadi ekosistemnya terbentuk,” katanya. Selain infrastruktur, pelaku usaha juga membutuhkan dukungan pembiayaan murah untuk mempercepat migrasi armada ke kendaraan listrik. Menurut ALI, pemerintah dapat menggandeng perbankan maupun BUMN keuangan untuk menyediakan kredit khusus bagi industri logistik. “Pemerintah harus fasilitasi atau mencarikan dana murah bekerjasama dengan BI atau Himbara,” ujarnya. Mahendra menambahkan, percepatan adopsi kendaraan listrik di sektor logistik juga perlu diimbangi dengan pengembangan industri kendaraan niaga listrik dalam negeri, termasuk truk logistik berbasis EV yang saat ini masih terbatas. Ia menilai situasi global dan tingginya ketergantungan terhadap BBM fosil harus menjadi momentum percepatan transisi energi di sektor logistik nasional. “Ini semacam awakening call atau alarm kepada kita untuk beralih kepada energi-energi terbarukan secepatnya,” pungkasnya.
👁️ 42 kali
Kenaikan Biaya Logistik E-Commerce, Ini Dampaknya bagi UMKM dan Seller
2026-05-06
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Platform e-commerce mulai menaikkan biaya logistik yang ditanggung pedagang (seller) sejak Mei 2026. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan kanal digital sebagai sumber utama penjualan. Dari sudut pandang platform, penyesuaian biaya logistik dinilai sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan menjelaskan bahwa industri logistik saat ini menghadapi tekanan biaya yang signifikan, mulai dari distribusi, energi, pergudangan, hingga layanan last-mile delivery. Menurutnya, tekanan tersebut turut dipicu oleh kondisi geopolitik global yang meningkatkan volatilitas harga energi. Dampaknya, rantai pasok global terganggu dan biaya logistik secara keseluruhan mengalami kenaikan. Budi menyebut bahwa besaran kenaikan biaya logistik bervariasi tergantung pada platform, kategori produk, wilayah pengiriman, serta jenis layanan logistik yang digunakan. Oleh karena itu, belum ada angka tunggal yang dapat mewakili seluruh ekosistem e-commerce. Dampaknya terhadap seller pun tidak seragam. Faktor seperti model bisnis, lokasi pengiriman, kategori produk, serta strategi promosi menjadi penentu seberapa besar beban tambahan yang dirasakan pedagang. "Secara umum, yang terjadi saat ini lebih berupa penyesuaian bertahap terhadap struktur subsidi dan biaya layanan," katanya kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Strategi Platform Jaga Daya Saing Seller Untuk meredam dampak terhadap seller, platform e-commerce juga melakukan berbagai langkah mitigasi. Mulai dari promosi yang lebih terukur, optimalisasi teknologi, hingga efisiensi logistik dan kampanye pemasaran guna meningkatkan trafik serta konversi penjualan. "Dari perspektif asosiasi, yang terpenting adalah menjaga komunikasi, transparansi, dan ruang adaptasi bagi seluruh pelaku ekosistem," ujar Budi. Biaya Operasional Kurir Ikut Meningkat Dari sisi perusahaan logistik, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga mengakui adanya tekanan biaya yang meningkat. Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono menjelaskan bahwa lonjakan volume pengiriman e-commerce dalam beberapa tahun terakhir membuat kompleksitas last-mile delivery semakin tinggi. Selain itu, dalam struktur biaya perusahaan kurir, komponen transportasi dan distribusi dapat menyumbang hingga 40%–50% dari total biaya operasional. "Karena itu, perubahan harga BBM dan biaya mobilitas sangat memengaruhi ongkos pengiriman," kata Budiyanto kepada Kontan, Rabu (6/5/2026). Ia menambahkan, kenaikan tarif pengiriman domestik saat ini berada di kisaran single digit hingga belasan persen. Untuk wilayah dengan tantangan distribusi lebih tinggi, seperti luar Jawa atau daerah dengan akses logistik terbatas, kenaikannya bisa lebih besar dibandingkan rute utama. Upaya Efisiensi Industri Logistik Meski demikian, perusahaan jasa pengiriman tetap berupaya menjaga keberlangsungan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital nasional. Sejumlah strategi dilakukan, seperti optimalisasi rute distribusi, pemanfaatan teknologi, konsolidasi pengiriman, hingga otomatisasi proses sortir. Selain itu, pengembangan fulfillment center dan hub regional juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya distribusi. Tak hanya itu, perusahaan kurir masih menyediakan program khusus, skema tarif berbasis volume, serta kerja sama strategis dengan marketplace dan seller UMKM. "Harapannya, penyesuaian tarif yang terjadi tetap berada pada level yang wajar dan tidak menghambat pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional," jelas Budiyanto. UMKM Berpotensi Naikkan Harga Jual Dari sisi pelaku usaha, kenaikan biaya logistik berpotensi mendorong seller menaikkan harga jual produk guna menjaga margin keuntungan. Namun demikian, UMKM diperkirakan tidak akan meninggalkan kanal digital sepenuhnya. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai pelaku usaha akan mengadopsi strategi omnichannel dengan tetap mempertahankan penjualan online sekaligus mengoptimalkan kanal offline. "Dengan adanya kenaikan harga layanan ini, pelaku usaha selain berjualan online juga akan mengoptimalkan penjualan offline. Namun, tidak sepenuhnya meninggalkan kanal digital, terutama di era digitalisasi saat ini," kata Edy.
👁️ 50 kali