Indeks Logistik RI 2023 Turun, Jadi PR Baru Pemerintah
Susi Setiawati
cnbcindonesia.com
2024-03-01
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian global mengalami eskalasi dalam satu dasawarsa ini. Puncaknya adalah pandemi Covid 19 yang melanda sejak tahun 2020 yang dilanjutkan dengan konflik Rusia dan Ukraina pada awal tahun 2022. Dengan kondisi tersebut, logistik yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam mengatasi tantangan dan menjaga keberlanjutan negara. Setiap negara perlu memastikan pasokan dan distribusi barang/jasa serta alur perdagangan internasional.
Dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/2/2024) sesi Transportation Sector, Rachmat Kaimuddin selaku Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyebut Logistik Performance Index (LPI).
"Terus terang LPI itu suatu indeks yg dibuat, relatif periodik, mungkin yang harus kita tidak consideration, bahwa pada saat ini kita baru saja selesai dari Covid, jadi harusnya infrastruktur kita lebih mumpuni," ujar Rachmat dalam sesi Transportation Sector.
"Jadi ada banyak faktor, tapi kalau menurut saya kita jangan hanya melihat satu titik. Kalau infrastruktur terbangun, penggunanya bertambah kita harus mawas diri, review lagi. Satu titik data itu jangan bikin pesimistis," tambah Rachmat.
Kinerja logistik suatu negara pada umumnya diukur melalui Indeks Kinerja Logistik (Logistic Performance Indeks/LPI). LPI merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keberlanjutan sistem logistik suatu negara atau wilayah. Metode tersebut dipublikasikan oleh World Bank. Dalam penyusunannya, banyak terlibat di dalamnya adalah perusahaan dan ahli logistik guna mengukur aspek-aspek penting logistik seperti infrastruktur transportasi, layanan logistik, peraturan, dan efisiensi proses bisnis. Penilaian memiliki skala 1 sampai dengan 5.
Bank Dunia (World Bank) memperkenalkan Indeks Kinerja Logistik pada 2007 dan menerbitkan secara berkala setiap beberapa tahun, dengan edisi terbaru pada 2023. Perubahan data dan metodologi maupun skor dan peringkat ditentukan berdasarkan bobot indikator yang relevan terus dilakukan perbaikan setiap edisi. Hal Informasi dari indeks ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem logistik serta mendorong perbaikan dan peningkatan efisiensi.
Dalam LPI 2023, Indonesia memiliki skor total 3,0 atau berada di peringkat 61. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan LPI 2018 (skor 3,15 atau peringkat 46), namun masih lebih baik jika dibandingkan LPI 2016 (skor 2,98 atau peringkat 63).
Jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country) yang hanya berada di kisaran 2,54, Indonesia masih tergolong di atas rata-rata.
Namun jika dibandingkan dengan negara mitra yang memiliki pertumbuhan tergolong tinggi di Asia seperti China (skor 3,7 atau peringkat 19) dan India (skor 3,4 atau peringkat 47), serta negara-negara ASEAN seperti Singapura (skor 4,14 atau peringkat 1), Malaysia (skor 3,43 atau peringkat 32), dan Thailand (skor 3,26 atau peringkat 45), maka Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar di sisi kinerja logistik.
Secara garis besar komponen LPI dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni (1) Kelompok input yang terdiri dari kepabeanan (customs), infrastruktur, dan kualitas layanan, serta (2) kelompok outcomes atau kinerja layanan pengiriman yang terdiri dari waktu pengiriman, pengiriman internasional, serta tracking and tracing.
Dari sisi input, indikator logistik memperlihatkan kinerja yang positif. Dari sisi komponen kepabeanan, Indonesia memperoleh skor 2,80, meningkat dibandingkan LPI 2018 (skor 2,67). Dengan kata lain terdapat peningkatan atas efisiensi kepabeanan, transparansi kebijakan kepabeanan, kemudahan proses kepabeanan, dan kerjasama kepabeanan. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, Indonesia mendapatkan skor 2,90 atau dapat mempertahankan capaian yang sama di tahun 2018 dan meningkat dibandingkan LPI 2016 (skor 2,65).
Pengukuran komponen ini terkait kualitas, kecepatan, dan ketersediaan infrastruktur di suatu negara seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan infrastruktur logistik lainnya. Di sisi lain, komponen kualitas dan kompetensi logistik, justru mengalami penurunan menjadi skor 2,90 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,10). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas dan kompetensi logistik diukur melalui indikator-indikator seperti kepuasan pelanggan, keahlian tenaga kerja, inovasi, dan efisiensi biaya.
Dari sisi outcome, kinerja logistik mengalami penurunan pada LPI 2023. Dengan basis pengukuran yang terjadi pada tahun 2022 dimana perekonomian dunia telah pulih dari pandemi, meskipun terdapat perubahan pola kerja baru dan kompetisi yang semakin kuat. Dari sisi pengiriman internasional (international shipments), Indonesia memiliki skor 3,0 atau terjun bebas dari LPI 2018 (skor 3,23). Komponen ini mengukur kecepatan pengiriman, kualitas infrastruktur transportasi, layanan logistik, dan kemudahan administrasi.
Dari sisi kecepatan pemrosesan misalnya, Indonesia memiliki waktu pemrosesan di pelabuhan rata-rata 1,1 hari. Sementara itu, negara-negara mitra seperti Malaysia memiliki rata-rata waktu 1,0 hari, China rata-rata 0,8 hari, dan India rata-rata 0,9 hari. Penurunan juga terjadi pada skor tracking dan tracing dengan skor 3,00 atau lebih rendah dari LPI 2018 (skor 3,30). Artinya masih terdapat tugas besar terutama dalam hal ketersediaan sistem pelacakan, tingkat keakuratan informasi, dan kecepatan akses terhadap data pelacakan.
Selanjutnya komponen waktu pengiriman menjadi faktor yang menjadi perhatian besar dalam kinerja logistik yang mengalami penurunan drastis menjadi skor 3,00 atau turun jauh dari LPI 2018 (skor 3,67). Hal ini menggambarkan pemerintah perlu memberikan perhatian serius pada aspek waktu pengiriman, waktu pemrosesan dokumen, waktu pengiriman barang, dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan.
Salah satu contoh, berdasarkan data waktu pengiriman untuk paket pos yang tersedia pada tahun 2019, Indonesia membutuhkan rata-rata waktu distribusi sebanyak 13,3 hari. Waktu tersebut lebih lama dibandingkan India sebanyak 10,4 hari, Malaysia sebanyak 5,2 hari, atau China sebanyak 5,6 hari. Meskipun demikian, Indonesia juga menunjukkan dwelling time pada aktivitas impor yang lebih baik yakni rata-rata 3,2 hari, atau lebih baik dari LPI 2018 (rata-rata 4 hari).
Melihat capaian tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mengakselerasi transformasi struktural dalam mengoptimalkan percepatan waktu dan biaya logistik melalui Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang saat ini sedang dilaksanakan. NLE adalah platform digital yang menyediakan layanan logistik dari hulu ke hilir, memfasilitasi kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, dan pelaku logistik. Di sisi lain, Pemerintah juga terus melanjutkan infrastruktur untuk konektivitas seperti pembangunan jaringan jalan tol, pelabuhan, kereta api, dan bandara yang modern dan efisien.
Sumber Berita :
https://www.cnbcindonesia.com/research/20240229184733-128-518721/indeks-logistik-ri-2023-turun-jadi-pr-baru-pemerintahBerita Terbaru
ALI Minta Pemerintah Ukur Biaya Logistik Nasional 2026, Proyeksi Turun?
2026-02-23
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2026. Pasalnya data terakhir yang dirilis Pemerintah berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2023 atau tiga tahun silam. Ketua ALI Mahendra Rianto menyampaikan, kinerja biaya logistik sudah harus diperbarui untuk melihat kondisi terkini, apakah turun atau justru naik. Dirinya mengusulkan agar informasi ini dapat dirilis setiap dua tahun sekali, bersamaan dengan rilis Logistic Performance Index (LPI) milik Bank Dunia. “Kami usulkan periodenya 2 tahun sekali supaya bisa counter LPI-nya World Bank yang perspektif dan scope-nya berbeda,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (23/2/2026). Menurutnya, metode penghitungan biaya logistik versi Indonesia—Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)—lebih mengarah kepada indikator rantai pasok dan logistik. Adapun Bappenas bersama BPS merilis ongkos logistik per September 2023 sebesar 14,29% dari PDB. Masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di Kawasan, seperti Filipina yang sebesar 13%, Malaysia 13%, Singapura 8%, Thailand 15%, China 14%, India 13%, dan Jepang 8%. Bappenas maupun BPS terpantau belum merilis angka ini lagi, begitu pula dengan Bank Dunia yang merilis LPI terakhir pada 2023. Skor LPI Indonesia 3 dan berada di peringkat 61, sementara Singapura memiliki skor 4,3 dan berada di posisi 1. Sementara dalam Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 yang ALI rilis, kondisi biaya logistik tinggi menjadi tantangan dan terdampak kondisi geopolitik global dan ekonomi domestik. Misalnya, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo global, ditambah fluktuasi harga bahan bakar membebani biaya operasional logistik. Mahendra melihat terdapat sejumlah penyebab masih tingginya biaya logistik di Indonesia. Mulai dari paradoks tingginya biaya di tengah pertumbuhan industri, sering kali oleh inefisiensi operasional dan ketergantungan pada moda transportasi konvensional. Ketimpangan infrastruktur dan distribusi barang ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menyebabkan biaya logistik domestik ke wilayah Timur Indonesia tetap mahal. Bukan hanya itu, tarif tol dinilai membebani biaya operasional perusahaan. Penggunaan jalan tol dinilai belum mampu secara efektif menurunkan total biaya logistik. Pada beberapa rute, total Biaya Operasional Kendaraan (BOK) melalui jalan tol lebih tinggi dibandingkan jalur non-tol. Penyebabnya, yakni meningkatnya biaya perawatan rutin (suku cadang cepat haus), biaya lebih tinggi di tempat peristirahatan/rest area bagi supir, sementara penghematan waktu yang dihasilkan, tidak sebanding dengan biaya tersebut. “Ekspektasi peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi adalah berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi,” tuturnya.
👁️ 66 kali
Efek MBG dan Kopdes Merah Putih, Sektor Logistik Diramal Tumbuh 8%
2026-02-22
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memprediksi sektor rantai pasok atau supply chain dan logistik mampu tumbuh hingga 8% pada 2026 di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik serta biaya yang tinggi. Kehadiran program Makan Bergisi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi sejumlah faktor pendorong pertumbuhan. Ketua ALI Mahendra Rianto mengungkapkan sektor industri rantai pasok dan logistik pada 2026 optimistis akan mengalami pertumbuhan positif, berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah yang akan berfokus kepada konsumsi domestik “Skenario yang mungkin terjadi adalah skenario subjektif moderat, yaitu tumbuh mencapai 6%–8%,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (22/2/2026). Untuk tetap bertahan, perusahaan logistik Indonesia diprediksi akan lebih selektif dalam ekspansi, fokus pada efisiensi biaya, dan diversifikasi pemasok/rute untuk memitigasi risiko global. Mahendra melihat pertumbuhan logistik nasional masih akan ditopang oleh tiga kontributor utama, yakni peran e-commerce, industri pengolahan dan cold chain, serta third party logistics (TPL), terlebih di tengah berbagai tantangan. Meski demikian, dirinya melihat keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai berfungsi sebagai hub logistik Indonesia Tengah-Timur, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih diprediksi turut serta menopang pertumbuhan sektor ini. Dalam laporan Outlook Supply Chain dan Logistik Indonesia 2026 milik ALI, MBG menjadi penggerak ekonomi dan modernisasi supply chain dan logistik pangan. Program ini menuntut ketepatan waktu, mutu, dan keamanan pangan yang membuat forecasting, traceability, dan cold chain sebagai kebutuhan wajib. “Dengan desain SCM [supply chain management] yang tepat, MBG bertransformasi dari beban fiskal menjadi mesin penguatan rantai pasok nasional,” tuturnya. Dari kacamata ALI, Kopdes Merah Putih pun mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah dan daya tawar petani. Meski demikian, ALI masih mengharapkan peran pemerintah yang lebih konkret dalam mengatasi problema logistik nasional di Indonesia, terutama untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi (sekitar 14,29% dari PDB pada 2023). Menurut Mahendra, pemerintah perlu berfokus pada transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Pada 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh 8,78% year on year (YoY). Utamanya karena adanya peningkatan aktivitas pengiriman barang baik domestik maupun luar negeri. Untuk diketahui pula, transportasi dan pergudangan ini termasuk dalam tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi, setelah jasa lainnya (9,93% YoY) dan jasa perusahaan (9,10%).
👁️ 27 kali
ALI: Bisnis Logistik Berpeluang Tumbuh 6%–8% pada 2026
2026-02-05
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prospek industri logistik nasional pada 2026 masih berada di jalur positif. Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memproyeksikan pertumbuhan bisnis supply chain dan logistik di Indonesia tahun 2026 dapat mencapai 6%-8% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto menyampaikan, proyeksi kinerja logistik Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan prospek cerah dengan perkiraan pertumbuhan 6 hingga 8%, bahkan diproyeksikan menyumbang Rp 1.700 triliun terhadap PDB. Berdasarkan analisis ALI, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional akan terus mendorong peningkatan pergerakan barang di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi landasan optimisme terhadap kinerja sektor supply chain dan logistik ke depan. “Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) berpandangan berdasarkan hasil analisis pertumbuhan perekonomian Indonesia serta Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang akan berfokus kepada Pasar/konsumsi domestik maka proyeksi pertumbuhan sektor industri Supply Chain dan Logistik, jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistim digital serta jasa logistik lintas batas (Cross Border Logistics), di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” ujar Mahendra, Kamis (5/2/2026). Dalam proyeksi ALI, setiap peningkatan nilai perekonomian dan perdagangan akan selalu diikuti oleh pertumbuhan volume pergerakan barang. Oleh karena itu, ALI memperkirakan skenario yang paling realistis untuk 2026 adalah skenario subyektif moderat. ALI juga menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan biaya logistik nasional. Menurut Mahendra, pemerintah perlu melakukan pengukuran ulang biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia secara periodik. Ia mendorong Pemerintah untuk mengukur ulang kinerja dan biaya logistik Nasional terhadap GDP Indonesia di tahun 2026 ini, agar secara periodical, 2 tahun, akan terpantau dampak perbaikannya. Namun, kinerja ini akan dihadapkan pada tantangan berat dari rantai pasok global (global supply chain) yang berisiko, terutama terkait stabilitas geopolitik, biaya, dan kebutuhan akan digitalisasi yang tinggi. Meskipun ada tantangan, pertumbuhan logistik nasional di 2026 diproyeksikan masih akan didorong oleh tiga kontributor utama. Pertama, E-commerce dan B2B yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan, didukung oleh daya beli yang membaik setelah kendala di 2025. Kedua, industri Pengolahan & Cold Chain, meliputi industri makanan-minuman dan rantai pasok dingin (cold chain) untuk produk pertanian/perikanan akan terus tumbuh. Selanjutnya, Third-Party Logistics (3PL). Menurut Mahendra, potensi penggunaan TPL masih sangat besar untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengubah biaya tetap menjadi biaya variabel. “Jasa transportasi first, mid dan last mile, pergudangan modern dengan sistem digital serta jasa logistik lintas batas di tahun 2026, optimis akan mengalami pertumbuhan,” jelasnya. Ke depan, ALI menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membangun sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. ALI menilai, keberhasilan logistik nasional tidak semata ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan oleh orkestrasi supply chain management (SCM) secara menyeluruh. “Integrasi IKN, MBG, dan Koperasi Merah Putih menjadi fondasi logistik yang lebih efisien, adil, dan tangguh, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi nasional,” ujarnya. ALI juga memandang supply chain dan logistik memiliki peran strategis sebagai enabler dalam berbagai program nasional. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai perlu dirancang sejak awal dengan pendekatan rantai pasok dan logistik yang terintegrasi. Menurut Mahendra, pendekatan supply chain end-to-end yang terorkestrasi dengan baik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi, dapat menjadikan MBG sebagai blueprint nasional yang dapat direplikasi pada berbagai program pemerintah lainnya. “Agar model tersebut berjalan optimal, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan kebijakan berupa diskresi pemerintah yang terukur dan akuntabel,” tandasnya.
👁️ 181 kali